Subandi Menjadi Narasumber Dialog Publika TVRI Kaltim

Rabu, 25 Februari 2026 12
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi saat menjadi narasumber Dialog Publika
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Subandi secara langsung datang sebagai narasumber pada program acara TVRI Kaltim bertajuk Dialog Publika dengan tema mitigasi risiko kendaraan berat di jalan umum Kaltim.
Acara yang disiarkan pada  Studio 2 TVRI Kaltim, Rabu (25/2/2026) tersebut dipandu oleh pembawa acara Sartika Somoal serta menghadirkan dua narasumber lain yaitu Mohammad Rayani selaku Kasi Keselamatan Sarana Prasarana/ AKAM Dishub dan AKBP Bangun Isworo selaku Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim.
Topik perbincangan yang menjadi pembahasan utama berkaitan pada perlindungan pengguna jalan di tengah lalu lintas truk besar.
Seperti banyak diberitakan bahwa sejumlah kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar telah terjadi di awal tahun 2026.
Oleh sebab itu, Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perlu menyoroti persoalan serius keselamatan lalu lintas.
Subandi mengharapkan instansi terkait agar memberikan sanksi tegas kepada kendaraan berat yang beroperasi di luar jam yang telah diatur dalam peraturan daerah serta parkir yang menyalahi aturan.
“Ketika kendaraan bertonase besar melintas di waktu dan jalur yang tidak semestinya, risiko bagi pengguna jalan lain meningkat drastis, terutama bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki,” kata Subandi. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.