Seno Aji Hadiri Rapat Paripurna DPRD Samarinda

Selasa, 25 Januari 2022 398
RAPAT PARIPURNA : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji bersama Anggota DPRD Kaltim dapil Samarinda saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan I Tahun 2022 di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (24/1).
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji bersama Anggota DPRD Kaltim dapil Samarinda diantaranya Jahidin, Nidya Listiyono, Mashari Rais, Saefuddin Zuhri, Romadhony Putra Pratama, Agus Suwandy, dan Puji Setyowati menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan I Tahun 2022 dengan agenda Hari Ulang Tahun Kota Samarinda ke 354 tahun di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (24/1).

Rapat yang dilaksanakan secara langsung dan virtual dengan tema “Samarinda Berani Berubah” tersebut dipimpin Ketua DPRD Samarinda Sugiono didampingi para Wakil Ketua serta dihadiri 45 anggota DPRD Samarinda.

Tampak hadir Walikota Samarinda Andi Harun dan Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, Sekda Kota Samarinda Sugeng Chaerudin, jajaran Forkopimda Samarinda, mantan Walikota, mantan Ketua DPRD Samarinda, Camat dan Lurah se Kota Samarinda, pemuka agama, pimpinan ormas serta tokoh masyarakat.

Sugiono menyampaikan harapannya agar Samarinda kedepan menjadi kota pusat inspirasi lewat sinergitas antara legislatif dan pemkot Samarinda guna menjalankan program kerja kedepan di masa kepemimpinan Andi Harun dan Rusmadi.

“Pemerintah Kota Samarinda sekarang ini dengan walikota yang inovatif bisa membuat Samarinda semakin maju, maka juga perlu partisipasi dari masyarakat,” ujar Sugiono.

Andi Harun dalam sambutannya memberikan apresiasi dan terima kasih atas para pemimpin pendahulu. Dia juga menyapa secara langsung mereka yang mewakili para pemimpin Samarinda sebelumnya. Para pendahulu, para tokoh, serta segenap masyarakat Samarinda ini memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian pembangunan hingga saat ini.

“Diperingatan ini juga saya berikan penghargaan kepada tokoh yang telah memberikan pengabdian dan dedikasinya,” ucap Andi Harun.

Acara dirangkai pemberian penghargaan kepada 27 tokoh yang telah berjasa, berdedikasi dan terus aktif terlibat membangun serta kemajuan daerah mewujudkan Samarinda Menuju Kota Peradaban.

Selanjutnya Seno Aji menyampaikan ucapan selamat kepada Kota Samarinda yang telah memasuki usia 354 tahun. Dia berharap Kota Samarinda bisa menjadi lebih maju dan lebih modern dan masyarakatnya bahagia serta banjir bisa teratasi.

Kontribusi DPRD Kaltim, lanjut Seno, terhadap pembangunan kota sudah jelas. Tahun ini sudah dikucurkan sebesar Rp 200 miliar bantuan keuangan ke kota Samarinda, yang merupakan dukungan kepada Kota Samarinda sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara agar lebih tertata rapi.

“Bantuan APBD kita kebanyakan untuk bidang infrastruktur terutama yang berkaitan dengan penanggulangan banjir kemudian untuk infrastruktur jalan-jalan Kota Samarinda,” ungkap Seno Aji saat diwawancara usai acara. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Desak Reformasi Tata Kelola Haji 2026, Soroti Fasilitas Embarkasi dan Lonjakan Anggaran Umroh Gratis
Berita Utama 13 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Persiapan pelaksanaan haji 2026 di Kalimantan Timur menjadi bahan evaluasi serius Komisi IV DPRD Kaltim. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Rabu (13/8/2025), sejumlah persoalan mencuat seperti transisi pengelolaan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH), masa tunggu jamaah yang mencapai 45 tahun, kondisi fasilitas Embarkasi Balikpapan yang dinilai tertinggal, hingga potensi penyalahgunaan dana program umroh gratis bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah non-muslim. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan bahwa peralihan pengelolaan haji mulai 2026 harus diantisipasi sejak dini. “Mulai 2026, haji tidak lagi diurus Kemenag. Kita harus tahu siapa yang memegang kendali di daerah, apa mekanismenya, dan bagaimana jaminan pelayanan bagi jamaah,” ujarnya. Ia juga mengkritik kasus pembentukan syarikah di Arab Saudi yang dinilai tidak melalui koordinasi matang. “Akibatnya jamaah kita yang dirugikan. Jangan sampai ini terulang. Transisi pengelolaan justru harus memperbaiki, bukan menambah masalah,” tegasnya. Fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan menjadi salah satu fokus pembahasan. Hj. Syahariah Mas’ud menilai kondisinya jauh dari kata ideal. “Kita kirim ribuan jamaah tiap tahun, tapi fasilitasnya belum mencerminkan pelayanan prima,” katanya. Hal senada disampaikan Fadly Imawan. Menurutnya, jika berbicara pelayanan setara dengan provinsi lain, Kaltim harus berani meningkatkan standar. “Embarkasi adalah wajah pelayanan kita. Jangan sampai jamaah merasa dianaktirikan dibandingkan daerah lain,” ujarnya. Program Jospol yang memberikan umroh gratis bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah non- muslim juga dibedah. Anggota Komisi IV, Damayanti, menolak jika bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai. “Kalau uang cash, risiko penyalahgunaan besar. Harus dalam bentuk paket perjalanan agar tepat sasaran,” tegasnya. Mewakili Kepala Biro Kesra Kaltim, Lora Sari melaporkan, anggaran perjalanan religi mengalami lonjakan signifikan dari Rp31 miliar pada 2025 untuk 896 orang menjadi Rp47,6 miliar pada 2026 untuk 1.360 orang. “Kita ingin pastikan uang rakyat ini benar-benar digunakan untuk ibadah, bukan kepentingan lain,” ujar Lora Sari. Kepala Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq mengungkap bahwa penambahan kuota haji reguler bukan kewenangan daerah. “Kami akan mengusulkan surat bersama ke Kemenag RI untuk penambahan kuota. Tapi mekanismenya tergantung keputusan pusat,” kata perwakilan Kemenag Kaltim. Rapat menghasilkan delapan poin rekomendasi, di antaranya mendorong lahirnya Perda khusus Jospol di bidang keagamaan, melibatkan DPRD dalam pendataan penerima manfaat, memperbaiki fasilitas embarkasi, serta memperketat pengawasan tata kelola perjalanan religi. Menutup rapat, pimpinan rapat H. M. Darlis Pattalongi memberikan pesan tegas. “Ibadah adalah hal sakral. Jangan sampai anggaran besar ini berubah menjadi peluang bisnis gelap. Kita harus menjaga amanah umat dan memastikan pelayanan terbaik bagi jamaah.” Tutupnya. (adv/hms7)