RDP PERDANA KOMISI II BERSAMA PERUSDA PEMPROV KALTIM

Selasa, 7 Januari 2025 656
RDP Perdana Komisi II Bersama Perusda Pemprov Kaltim. Selasa, (07/01/2025)
BALIKPAPAN – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle Didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra, bersama Anggota Komisi II lainnya Sigit Wibowo, Guntur, Shemmy Permata Sari, Yonavia, Sulasih dan Firnadi Ikhsan. Langsung bergerak cepat dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh PERUSDA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Perangkat yang menjadi mitra kerja Komisi II, di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa, (07/01/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh tujuh Perusda Pemprov Kaltim yang merupakan langsung mitra kerja Komisi II, yakni Kepala Biro Perekomonian Iwan Darmawan, Direktur Utama PT. Kaltim Melati Bhakti Satya Aji Abhidarta Hakim, Direktur Utama PT. Pertambahan Bara Kaltim Sejahtera Nidya Listiyono, Direktur Utama PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim Edy Kurniawan, Direktur Utama PT. BPD Kaltim Kaltara Muhammad Yamin, Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Kaltim Agus Wahyudin dan Direktur Utama PT. Ketenagalistrikan Kaltim Supiansyah.

Dalam kesempatan itu, Sabaruddin Panrecalle menyatakan bahwa tujuan utama dari RDP ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan OPD dan PERUSDA terkait.

“Kami berharap seluruh OPD dan PERUSDA yang menjadi mitra kami dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memajukan Kaltim ke arah yang lebih baik,” ujar Sabaruddin Panrecalle saat memimpin jalannya rapat.

Sabaruddin menambahkan bahwa keterpaduan dan kekompakan antara Komisi II dan mitra kerja sangat penting demi tercapainya target-target yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Dengan terjalinnya kekompakan dan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, diharapkan berbagai program yang menyentuh sektor ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan lebih maksimal,” lanjut politisi Gerindra itu.

Langkah cepat yang diambil Sabaruddin ini menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Komisi II.

Semangat yang ditunjukkan dalam pertemuan ini juga diharapkan akan menjadi langkah awal yang baik untuk membawa perubahan positif bagi Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(hms10)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks