Raperda Ketahanan Keluarga Disahkan Akhir Tahun Ini

Kamis, 4 November 2021 70
Ketua Pansus Ketahanan Keluarga Elly Hartati Rasyid
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ketahanan Keluarga Elly Hartati Rasyid mengungkapkan saat ini seluruh tahapan dan proses Raperda Ketahanan Keluarga sudah rampung. Meskipun ada sedikit perbaikan dalam tatanan bahasa hukumnya. Menurut Politisi PDI-Perjuangan tersebut tidak menjadi persoalan penting dalam penyusunan Raperda ini. “Jadi ada sedikit saja perbaikan-perbaikan. Itu wajarlah tidak terlalu penting tetap sama dan tidak ada yang signifikan,” terang Elly.

Kemudian dia mengatakan setelah melakukan konsultasi ke Kementerian. Selanjutnya akan dilaporkan pada kegiatan hasil pansus dan diproses di Bagian Hukum Pemerintah Provinsi. “Insya Allah Desember ini sudah disahkan menjadi perda,” ucapnya.

Terakhir ia menjelaskan dampak jika sudah disahkannya Perda Ketahanan Keluarga sangat luas. Seperti contohnya di masa pandemi peranan keluarga sangatlah penting. Artinya dengan kebersamaan keluarga dapat mempererat yang tadi memiliki kesibukan masing-masing. “Banyak lah fungsinya dari agama, kesehatan dan pendidikan. Kalau itu dijalankan nantinya Perda ini akan meluaskan jangkauan dan menghasilkan struktural yang berkaitan dengan keluarga,” pungkasnya. (adv/hms7)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)
Indeks