Rapat Paripurna Ke - 2 DPRD Kaltim Dalam Rangka HUT Ke-68 Benua Etam

Rabu, 8 Januari 2025 577
HUT KALTIM : DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-2 Tahun 2025, di Ruang Rapat Gedung B Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (8/1/25) pagi.
SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-2 Tahun 2025 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-68 Provinsi Kalimantan Timur dengan mengusung tema "Membangun Kaltim Untuk Nusantara".

Sidang paripurna berlangsung di Ruang Rapat  Gedung B Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (8/1/25) pagi. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakilnya Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis dan Sekwan Norhayati Usman.

Dibuka dengan persembahan lagu Sungai Mahakam dan Nasi Bekepor oleh paduan suara "Suara Dewantara", rapat yang dihadiri Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Sekda Prov. Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forkopimda Kaltim, pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim serta instansi vertikal kian berkesan.

Hasanuddin Mas'ud pada kesempatannya menyampaikan bahwa sudah seyogyanya seluruh elemen masyarakat mampu memaknai momentum HUT Ke-68 Kaltim ini dengan lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini ialah sebagai modal dasar utama untuk kita semua mewujudkan Benua Etam yang berdaulat.

"Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengajak kita semua untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi Benua Etam yang kita cintai sesuai dengan profesi dan latar belakang kita masing-masing," ucap Hasanuddin.

Guna meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, Hasan menilai perlunya sinergitas dan kerjasama peran serta optimalisasi Pemerintah dan DPRD Kaltim sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk terus dilakukan.

"Besar harapan kita provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah Indonesia bagian timur dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks," lanjutnya.

Untuk itu keberhasilan pembangunan Kaltim menuntut adanya komitmen dan kerja bersama yang bersinergi secara kolektif dari para pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta hingga masyarakat.

Selaras pula dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam sambutannya. Pada Hari Ulang Tahun Kaltim ini, selaku Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu, memperkuat kolaborasi, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"​Dalam semangat HUT Provinsi Kalimantan Timur ini, saya mengajak  DPRD, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat luas, harus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai simbol persatuan dan kemajuan bangsa," ucap Akmal.

Rapat kemudian dirangkai dengan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Para Tokoh Berjasa dan Masyarakat Berprestasi Kalimantan Timur Tahun 2024.(hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)
Indeks