Program Makan Bergisi Gratis Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Selasa, 20 Mei 2025 278
NARASUMBER : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menjadi narasumber acara Diskusi Publika TVRI Kaltim
SAMARINDA – Progam Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan di 27 sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang tersebar di Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Program yang di inisiasi oleh Pemerintah Pusat itu dinilai Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis memberikan banyak dampak positif. Selain memberikan manfaat kesehatan dan
tumbuh kembang anak, makan bergizi gratis juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Setelah kami lihat turun ke lapangan melihat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),melihat dapur makan bergizi gratis ternyata hal ini juga membuka banyak lapangan pekerjaan
khususnya di Kalimantan Timur yang kita lihat ini,” jelas Ananda Emira Moeis saat menjadi narasumber acara Diskusi Publika TVRI Kaltim, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, makan gizi gratis menjadi prospek yang baik untuk petani-petani lokal. Ia mencontohkan, saat melakukan kunjungan lapangan ke dapur milik Pak Tigor di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memproduksi makanan untuk 3500 siswa per hari.

“Dapur-dapur makan bergizi ini kan mendapat suplai bahan dari para petani lokal. Bahkan, permintaan suplai menjadi bertambah. Ini prospek yang positif bagi petani untuk menambah
lebih produksinya,”terangnya.

Politikus PDIP itu mengakui permodalan masih menjadi kendala dari para petani lokal untuk meningkatkan kwantitas dan kualitas hasil produksinya karena itu ia meminta agar pemerintah
dapat membantu memberikan kemudahan pemberian modal usaha.

Kendati demikian, perlu adanya perhatian dan pengawasan mulai dari perencanaan,pelaksanaan hingga evaluasi program sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah provinsi, dan
kabupaten/kota.

“OPD terkait pun seperti Dinas Kesehatan juga kami harapkan bisa berperan aktif untuk niali gizinya. Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaatnya dan juga tentunya Dinas Pertanian
karena ini juga menyambut programnya Pak Prabowo terkait swasembada pangan. Jadi ini bisa menjadi satu program yang bisa satu kesatuan,”katanya.(hms)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.