Pimpinan DPRD Kaltim Ikuti Upacara HUT RI Ke- 76

Rabu, 18 Agustus 2021 81
UPACARA : Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo saat mengikuti upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 Selasa (17/8).
SAMARINDA. Pimpinan DPRD Kaltim ikut serta menghadiri upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang kali ini mengangkat tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/8).

Tampak hadir Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo. Bertindak selaku inspektur upacara Gubernur Kaltim Isran Noor.

Upacara diawali detik-detik proklamasi kemudian dilanjut dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Makmur HAPK dan selanjutnya mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Isran Noor.

Upacara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, Sekretaris Daerah Kaltim Muhammad Sa’bani, Kepala Kejaksaan Tinggi Deden Riki Hayatul Firman, Ketua Pengadilan Tinggi Sutoyo, Ketua Pengadilan Agama Sukiman BP, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, para asisten, kepala biro dan pimpinan OPD dilingkungan Pemprov Kaltim.

Dikatakan Isran Noor usai upacara bahwa peringatan HUT kemerdekaan kali ini menjadi tonggak membangkitkan ketangguhan, kemampuan serta kapasitas bangsa sekaligus bagaimana semangat kita mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara ditengah pendemi Covid-19.

Ia menegaskan, semangat juang pahlawan dalam meraih kemerdekaan, selayaknya patut ditiru dan dimasa wabah virus corona merebak sejak awal tahun lalu tidak sedikit tenaga kesehatan yang berjibaku menangani masyarakat terpapar Covid-19, hingga meninggal dunia.

“Dimasa pandemi Covid-19 saat ini, mereka garda terdepan melayani masyarakat secara cepat, cerdas dan ikhlas sesuai tugas serta kaidah tenaga kesehatan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Makmur HAPK mengatakan bahwa kemerdekaan melawan penjajah memang telah usai, namun perjuangan kita masih tetap terus berlanjut, terutama di masa pandemi Covid-19 yang merupakan cobaan terberat dan tantangan bagi kita semua.

Menurut politisi partai Golkar ini, semua elemen masyarakat perlu untuk terus berjuang bahu membahu dalam mempertahankan dan membangun bangsa dan negara, jangan ada perpecahan yang dapat merusak tatanan bangsa.

“kita semua perlu  mendukung seluruh program pemerintah daerah dan pusat dalam percepatan penanggulangan Covid-19 dan juga memulihkan ekonomi akibat terdampak pandemi ini,” tandasnya (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.