Pertemuan BNPB dan Pemprov Kaltim, Makmur Soroti Kurangnya Nakes

Rabu, 4 Agustus 2021 111
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengikuti pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka koordinasi penanganan covid-19 bersama Pemprov Kaltim serta segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi  dan kabupaten/kota se Kaltim, Rabu (4/8).

Pada pertemuan yang digelar secara virtual tersebut, Makmur menyampaikan sejumlah hal yang patut menjadi perhatian bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka peningkatan standar pelayanan kesehatan khususnya di masa pandemi covid-19.

Ia mengatakan saat ini hampir di seluruh kabupaten/kota se Kaltim masih kekurangan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Pihaknya berharap kondisi ini bias di atasi dan dapat menjadi perhatian pemerintah.

“Dokter dan perawat sangat kurang, ini dapat dilihat dari banyaknya rumah sakit yang kewalahan dalam menangani pasien yang jumlahnya terus bertambah tiap harinya. Kalau dibiarkan tentu membuat pelayanan jadi kurang maksimal,”tuturnya.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasanan alat kesehatan masih kurang merata khususnya pada pusat kesehatan masyarakat di pedesaan dan pedalaman yang masih banyak kekurangan dari berbagai sisi termasuk infrastruktur.

“Warga pedesaan ini juga harus mendapatkan perhatian, puskesmas harus dipenuhi sarana dan prasarananya karena akses dari pemukiman penduduk kerumah sakit cukup jauh bahkan ada yang harus menempuh perjalanan berjam-jam ini kendala serius bagi pasien yang harus mendapatkan penanganan segera,”tegasnya. (adv/hms4)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.