Perjuangkan Rumah Layak Huni di Teluk Sumbang

Kamis, 28 Oktober 2021 168
Reses di Teluk Sumbang, salah satu kampung di Kecamatan Biduk-Biduk, Ketua DPRD Kaltim mendapat banyak aspirasi yang akan diperjuangkan
BERAU. Melaksanakan Reses atau Jaring Aspirasi di daerah pemilihannya, terdapat sejumlah titik yang menjadi lokasi reses Makmur HAPK Ketua DPRD Kaltim. Diungkapkan Makmur, ia mendapat aspirasi untuk ia perjuangkan diantaranya terkait pengaspalan jalan dan rumah layak huni di Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau.

Mengenai rumah layak huni, Makmur menyebut juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Namun Makmur sempat mendapat informasi bahwa pembangunan rumah layak huni sempat dibebankan ke kampung, menggunakan alokasi dana kampung (ADK). “Silakan didata warganya yang pantas mendapat bantuan (rumah layak huni), nanti kita perjuangkan di provinsi,” kata Makmur.

Kepala Kampung Teluk Sumbang Kamaruddin, saat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Makmur dalam kesempatan tersebut menuturkan bahwa jika pembangunan rumah layak huni dibebankan melalui ADK menjadi keprihatinan tersendiri baginya. “Menangis kepala kampung kalau bantuan rumah dibebankan ke ADK. Padahal bantuan rumah ini kan sekali seumur hidup,” ujar Kamaruddin.

Dalam agenda penyerapan aspirasi di masa persidangan III tahun 2021 yang dilaksanakan Makmur dengan memulai di enam kampung di ujung selatan Bumi Batiwakkal. Penuntasan pengaspalan pun juga menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat kepada Makmur. “Mudahan melalui bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, (jalan) Teluk Sumbang akan hitam (diaspal) semua,” ujar Kepala Kampung Teluk Sumbang ini.

Diakui Kamaruddin, kedatangan Makmur merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Teluk Sumbang. “Walau beliau (Makmur) di Samarinda, hati dan pikirannya tetap di sini,” ujarnya. Sehingga dalam kesempatan itu, Kamaruddin turut menyampaikan bahwa masyarakat Teluk Sumbang sudah bersepakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kampung (RPJMDK) Teluk Sumbang, bahwa pengembangan pariwisata akan menjadi prioritas pemerintah kampung.

Namun untuk mendorong sektor pariwisata di Teluk Sumbang, masih butuh kerja keras dan dukungan besar pemerintah. Terutama dalam menyediakan fasilitas penunjangnya. Selain memuluskan akses menuju kampung tersebut, Kamaruddin juka mengharapkan dukungan Ketua DPRD Kaltim agar bisa mendorong masuknya jaringan telekomunikasi di Teluk Sumbang.

“Kenapa pariwisata? Karena selain Kelay, di Teluk Sumbang inilah yang masih bagus hutannya. Di sini ada tumbuh bunga rafflesia arnoldi, air terjun Bidadari, Pulau Kaniungan besar dan kecil, dan sesuai hasil survei tim Unmul (Universitas Mulawarman), kami (bawah laut Teluk Sumbang) punya spot diving yang lebih cantik dari Maratua,” jelas Kamaruddin.

Makmur pun berpesan agar masyarakat Teluk Sumbang selalu menjaga kekompakan. Sebab untuk menjadi sebuah destinasi pariwisata, tidak bisa sekadar mengandalkan keindahan alamnya, tapi keramahan masyarakat, penataan permukiman, hingga menjaga kebersihan lingkungan, harus menjadi satu kesatuan untuk menarik wisatawan datang. “Peran pemerintah kabupaten sebenarnya sangat penting. Kalau mau selamat, ya perankan masyarakat,” pungkasnya. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.