Pengurus Yarsi Samarinda Minta Dukungan DPRD Kaltim

Rabu, 23 Maret 2022 210
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menerima silaturahmi Ketua Yarsi Samarinda Ramli Yahya beserta rombongan di rumah jabatan Ketua DPRD Kaltim, Rabu (23/3).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menerima kunjungan sekaligus silaturahmi dari Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Samarinda di rumah jabatan Ketua DPRD Kaltim terkait permohonan sekaligus dukungan moril dan materil untuk operasional Rumah Sakit Islam Samarinda, Selasa (23/3).

Ketua Yarsi Samarinda Ramli Yahya selaku ketua rombongan mengatakan, dalam rangka meningkatkan peran serta Rumah Sakit Islam dalam pelayanan kesehatan dan untuk menjadikan Rumah Sakit Islam menjadi kebanggaan masyarakat Kaltim. “Maka kita akan berbuat lebih banyak dan untuk itu kita mohon ada semacam dukungan materil dari pemerintah untuk kesehatan masyarakat seluruhnya,” ucap Helmi Yahya.

Selanjutnya, Makmur HAPK dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Rumah Sakit Islam awalnya adalah rumah sakit pemerintah provinsi. Dan saat ini, lanjutnya, kita juga membutuhkan fasilitas perawatan dan fasilitas pelayanan Kesehatan “Yang terasa sekali waktu pandemi Covid ini, betapa terasa kekurangan-kekurangan kita termasuk tempat, perawat, dan dokter. Nah hal seperti ini harus menjadi intropeksi dan evaluasi kita,” sebut Makmur.

Diharap pemerintah provinsi dan DPRD dapat mensuport. “Insha Allah akan kita coba komunikasikan dengan teman-teman di DPRD Kaltim dan juga teman-teman di Komisi IV serta Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda,” ujar politisi partai Golkar ini.

Semangat dari pengurus yayasan ini, menurut Makmur, perlu didukung karena mereka bekerja tanpa pamrih. Dan bagi kita sebagai penyelenggara pemerintah dapat tergugah untuk membantu dalam hal dukungan dana untuk biaya operasionalnya. “Harapan kita, rumah sakit itu dikelola dengan baik, dan ada pernyataan para dokter untuk ikut berpartisipasi disana. Dan kepada teman-teman yang berkompeten harapannya dapat memberikan dukungan,” pungkasnya. (adv/hms8)


 
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.