Pengecekkan Kesiapan Pilkada di Bontang, DPRD Kaltim Berikan Apresiasi Pada Penyelenggara Pemilu

19 November 2024

Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim dan Pj Gubernur, Kapolda Kaltim serta Forkopimda melakukan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Bontang
BONTANG. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud serta Anggota DPRD Kaltim Sulasih dan Agus Aras ikuti kegiatan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kota Bontang, Selasa (19/11/2024).

Rombongan dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pj Walikota Bontang Munawwar, dan Forkopimda Kaltim. Tiba di Bandara PT Badak LNG Bontang pukul 09.13 Wita dengan menggunakan helikopter, rombongan bertolak ke Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang guna mendapatkan informasi tentang pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Bontang Aldy Artrian menjelaskan pengawasan kampanye yang telah dilakukan Bawaslu sebanyak 707. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 134.567 pemilih yang tersebar di 277 TPS.

“Ada lima laporan dan sudah dilakukan penanganan. Terkait penyelesaian sengketa waktu tahapan pencalonan perseorangan Pilkada akan tetapi diselesaikan dengan mediasi,” jelasnya.

Ia menambahkan sosialisasi pengawasan partisipatif Panwascam guna meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih masyarakat sudah seratus persen dilaksanakan. “Terkait informasi yang berkembang terkait oknum ASN yang terlibat dukungan politik kepada salah satu calon kepala daerah dalam proses pengumpulan data dan informasi,” tuturnya.

Setelah Bawaslu, rombongan bertolak menuju Kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang untuk melihat langsung proses pelipatan surat suara dan pengepakan kedalam kotak suara.

Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly menuturkan kegiatan sortir lipat dan memasukkan kedalam kotak suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dalam pelaksanaanya diawasi petugas KPU, petugas kemanan dan Bawaslu.

“Petugas selain mendapatkan upah juga mendapatkan suplemen dan vitamin untuk menjaga kebugaran,” terangnya.

Usai mengecek gudang KPU, rombongan melanjutkan melakukan kunjungan dan pengecekan kesiapan pasukan sekaligus peralatan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Mapolres Bontang.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi kinerja penyelenggara Pilkada yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pihaknya berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar dan kondusif.

Menurutnya, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk terus mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya pada pemilih pemula agar peduli dan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak Tahun 2024.

“Kerja siang hingga malam hari terutama pada pengawasan kampanye, hingga seminar dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta OKP dan ormas agar pelaksanaan pemilu berjalan maksimal,”imbuhnya.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan dari hasil informasi dari KPU Bontang terdapat kurang suara sebanyak 123 surat suara akan tetapi segera ditangani. Namun, secara umum pihaknya juga memberikan apresiasinya terhadap kinerja KPU, Bawaslu, Polri/TNI, serta lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Saya memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik ini. Tolong pemerintah Kota Bontang berkolaborasi dengan Forkopimdanya. Pemerintah provinsi siap memberikan dukungan apabila ada hal-hal apabila diperlukan,”ujarnya.

Terkait alat dan sarana distribusi logistik juga disiapkan dengan baik sehingga sampai saat ini belum ada kendala. Kendati demikian, pihaknya menyoroti seribu lebih pemilih pemula di daerah berjuluk Kota Minyak tersebut.

“Pemilih pemula ini rawan kalau tidak difasilitasi. Kami meminta 27 September ada Tim Terpadu yang akan membuatkan KTP mereka-mereka yang pada hari itu atau sebelum hari itu ulang tahun atau pas batas usia berhak memiliki KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu juga. Pemerintah tidak menginginkan satupun warga tidak menyulurkan hak pilihnya,”tegasnya.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Novian mengatakan sejauh ini untuk kemanan di Kota Bontang terkait jelang pelaksanaan pilkada cukup kondusif. Untuk anggota polisi yang diterjunkan kelapangan sudah mendapatkan bekal mulai dari diteksi dini titik rawan, antisipasi, penanganan, dan lainnya.

“Saya berharap Kaltim secara umum dan Bontang khususnya pada hari H pelaksanaan berjalan kondusif. Saya kira teman-teman Forkopimda dan semua stakeholder mendukung pelaksaan pemilu berjalan dengan aman,”pungkasnya.

Setelah melaksanakan kunjungan kerja, rombongan akan lepas landas di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dengan estimasi waktu selesai pukul 15.00 Wita.

Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir Kasrem Kol Inf Priyanto Eko Widodo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Utama Pratama Kejati Kaltim Ristopo Sumedi, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.(hms9/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)