Pelaksanaan Musrenbang Kaltim 2025

Senin, 5 Mei 2025 206
SERAHKAN DOKUMEN POKIR DPRD : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menyerahkan Dokumen Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Senin (5/5/2025)
SAMARINDA. Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris DPRD Kaltim menghadiri Musrenbang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2026, Senin (5/5/2025)

Acara Musrenbang ini dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, dan sejumlah Anggota DPRD
Kaltim, serta Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, yang telah mengawali kerjasama antara eksekutif dan legislatif dengan atmosfer kemitraan yang saling menghargai, mendukung, dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Atmosfer positif ini, perlu kita jaga dan pertahankan, karena menjadi kunci bagi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kaltim untuk mencapai Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas 2030, dalam rangka mewujudkan Kaltim Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kaltim, kepala dan jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltim atas kerjasama dan kehadirannya dalam setiap rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kaltim 2025 – 2029, serta rapat dengar pendapat pembahasan Pokir DPRD Kaltim. “Sehingga seluruh kegiatan berjalan lancar dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” bebernya.

Hasan juga menjelaskan bahwa rancangan awal (Ranwal) RJMD yang dihasilkan dan disempurnakan pasca konsultasi menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Ranwal Renstra
Perangkat Daerah 2025-2029, melalui forum penyusunan renstra 2025-2029 dan Renja 2026 lintas perangkat daerah.

“BAPPEDA telah melakukan penyempurnaan Ranwal RPJMD, dan hasilnya disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD pada hari ini, untuk mendapatkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD,” terang dia.

Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh DPRD kata Hasan, menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meliputi kegiatan pembentukan perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, pembahasan kerja sama daerah dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

“Atas dasar pertimbangan tersebut, pada kesempatan ini kami mengusulkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD untuk dimasukkan dalam Program Prioritas RPJMD 2025-2029. Hal ini guna mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagai mitra pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,” sebutnya.

“Kami juga menyampaikan pendapat, untuk program prioritas yang dirumuskan dalam RPJMD 2025- 2029, sebaiknya setiap perangkat daerah memiliki program prioritas sebagai pintu untuk membuka kamus usulan aspirasi yang dapat menampung usulan kegiatan aspirasi dalam dokumen RKPD 2026, dan dokumen RKPD hingga lima tahun ke depan,” tambahnya.

Hasan menyampaikan, bahwa DPRD pada prinsipnya mendorong Pemprov Kaltim untuk membuka kamus usulan aspirasi seluas-luasnya melalui program yang ada dalam dokumen renstra dan renja di
seluruh perangkat daerah.

“Hal ini dimaksud, guna mengakomodir aspirasi pembangunan dari rakyat yang diterima Anggota DPRD Kaltim melalui kegiatan Reses. Tentunya dengan memperhatikan keselarasan usulan kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran daerah,” terang Hasan.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja pembangunan 2024, dan perkiraan capaian kinerja pembangunan 2025 yang masih berlangsung, DPRD Kaltim berharap, musrenbang ini, dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan untuk RKPD 2026 yang dapat mengungkit secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2026.

“Karena itu, perencanaan pembangunan tahunan yang disusun harus mempertimbangkan transisi visi, misi, dan program unggulan Gratispol dan Jospol yang diusung oleh Gubernur terpilih periode
2025-2029,” kata Hasan.

Terdapat lima poin penting disampaikan DPRD Kaltim yang harus menjadi perhatian, demi terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pertama kata Hasan, meningkatkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dengan atmosfer kemitraan yang saling menghargai,mendukung, dan bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

"Kedua, memasukkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai program prioritas dalam RPJMD Kaltim 2025 – 2029,” ujarnya.

Ketiga kata dia memberikan peran kepada semua perangkat daerah sebagai pengampu program prioritas sesuai urusan tugas pokok dan fungsinya, dengan cara prioritas program ditentukan berdasarkan urutan bobot kepentingan dari yang terbesar hingga terkecil, serta urutan alokasi dan batas nilai anggaran, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan RPJMD Kaltim, dan perkembangan ketersediaan fiskal.

Keempat, mendorong pemerintah daerah agar memerintahkan perangkat daerah membuka kamus usulan aspirasi seluas-luasnya melalui program yang ada dalam dokumen renstra dan renja di seluruh perangkat daerah guna mengakomodir aspirasi pembangunan dari rakyat yang diterima Anggota DPRD Kaltim melalui kegiatan Reses.

“Terakhir, kami meminta kepada Pemprov Kaltim membuat Pergub tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan berbasis SIPD-RI, yang didalamnya mengatur mekanisme konsolidasi Pokir DPRD kedalam Renja SKPD,” sebutnya.

“Hal ini untuk menciptakan kepastian dan menghilangkan kendala dalam setiap tahapan dan proses pembahasan kamus usulan aspirasi, penginputan, verifikasi dan validasi usulan aspirasi baik melalui DPRD, maupun langsung oleh masyarakat,” pungkas Hasan.

Pada kesempatan itu juga, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyerahkan Dokumen Pokok- pokok Pikiran DPRD Kaltim kepada Gubernur Kaltim. Dokumen ini dihimpun berdasarkan verifikasi dan validasi usulan aspirasi baik melalui DPRD, maupun langsung oleh masyarakat. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks