PEDA XI Resmi Ditutup dengan Semangat Kedaulatan Pangan

Jumat, 27 Juni 2025 115
Pekan Daerah (PEDA) XI Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kalimantan Timur resmi ditutup pada Jumat (27/06/2025) di Taman Budaya Sendawar, Kabupaten Kutai Barat.
KUTAI BARAT — Pekan Daerah (PEDA) XI Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kalimantan Timur resmi ditutup pada Jumat (27/06/2025) di Taman Budaya Sendawar, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan yang berlangsung sejak 21 Juni ini diikuti ribuan petani dan nelayan dari seluruh kabupaten dan kota se Kaltim, dan ditutup dengan semangat kebersamaan serta komitmen memperkuat kedaulatan pangan daerah.

Kabupaten Kutai Barat tampil gemilang sebagai juara umum, membuktikan kapasitasnya sebagai tuan rumah sekaligus pusat inovasi pertanian dan perikanan di Bumi Etam. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang hadir langsung dalam penutupan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan perhelatan lima tahunan ini.

“Kita patut berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas dukungan penuh, dan khususnya kepada Pemkab Kutai Barat yang telah menjadi tuan rumah luar biasa. Hasilnya pun membanggakan—Kutai Barat berhasil meraih juara umum dengan kerja keras dan kesiapan yang matang,” ujar Ekti.

Ia menambahkan bahwa PEDA bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat jejaring, memperkenalkan teknologi pertanian modern, dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya keragaman pangan.

“Kita ingin masyarakat menyadari bahwa pertanian adalah fondasi keragaman pangan kita. Ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Ekti juga berharap hasil dari PEDA XI dapat menjadi bekal berharga bagi para petani dan nelayan Kaltim dalam menghadapi Pekan Nasional KTNA (PENAS) 2026 di Gorontalo.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah, KTNA, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut PEDA XI sebagai ruang produktif yang berhasil mempertemukan inovasi, jejaring, dan semangat gotong royong.

“Kemenangan Kutai Barat bukan karena statusnya sebagai tuan rumah, tapi karena kesiapan dan kualitas para petani dan nelayannya. Ini adalah kemenangan yang sah dan layak diapresiasi,” tegas Seno.

Ia juga menyampaikan harapan agar PEDA XII yang akan digelar di Kabupaten Paser dapat berlangsung lebih semarak dan berdampak luas bagi kesejahteraan petani dan nelayan di Kaltim. Sebagai penutup, prosesi simbolis dilakukan dengan pemukulan gimar oleh Wagub Seno Aji, didampingi istri Hj. Wahyu Hernaningsih Seno Aji, Bupati Kutai Barat FX Yapan bersama istri Maria Christina Mozes Edwin, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama istri Nurmala Suciati, serta Ketua Umum Panitia PEDA 2025, Ujang Rachmad.(hms9/hms6).
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.