Pasca Kebakaran, DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Keamanan Big Mall Samarinda

Kamis, 12 Juni 2025 88
Anggota Komisi ll DPRD Kaltim, Abdul Giaz
SAMARINDA- Kebakaran yang sempat melanda Big Mall Samarinda menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi lI DPRD Kaltim, Abdul Giaz, meminta manajemen pusat perbelanjaan tersebut segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap sistem pengamanan dan penanggulangan kebakaran.

Giaz menekankan pentingnya memastikan sistem sprinkler dan alat proteksi lainnya berfungsi optimal. la menyayangkan sistem pemadam otomatis yang diduga tidak aktif saat insiden terjadi. "Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan. Terutama sistem sprinkler, harus dipastikan bisa bekerja ketika darurat. Jangan sampai hal seperti ini terulang" ujarnya.

Politisi muda itu juga menyoroti pentingnya peran Big Mall tidak hanya sebagai pusat belanja, tapi juga sebagai titik vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi warga Samarinda. Menurutnya, keberadaan mall ini sudah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat, sehingga percepatan pemulihan pascakebakaran sangat penting.  "Banyak warga, terutama ibu-ibu yang bingung cari tempat hiburan. Big Mall sudah jadi ikon. Kalau tutup terlalu lama, dampaknya bukan cuma secara ekonomij tapi juga sosial,” kata Giaz.

la menambahkan bahwa meskipun kota ini memiliki alternatif seperti Samarinda Central Plaza (SCP), posisi Big Mall sebagai pusat perbelanjaan terbesar membuatnya memiliki nilai strategis tersendiri. "Mall lain memang ada, tapi tidak sebesar dan sekomprehensif Big Mall. Ini menyangkut ribuan karyawan juga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas di sana," lanjutnya.

Sebagai langkah preventif, Giaz menyebut Komisi ll akan memanggil seluruh manajemen pusat perbelanjaan di Samarinda dalam waktu dekat. Tujuannya untuk memastikan setiap mall memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. "Kami akan lakukan langkah konkret, yakni memanggil pihak manajemen seluruh mall di Samarinda. Jangan sampai kita kecolonganlagi," tegasnya.

Giaz berharap Big Mall bisa segera menyelesaikan perbaikan teknis dan kembali beroperasi dengan jaminan keamanan yang lebih baik. "Pemulihan penting, tapi lebih penting lagi memastikan hal ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)