Pasca Kebakaran, DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Keamanan Big Mall Samarinda

Kamis, 12 Juni 2025 35
Anggota Komisi ll DPRD Kaltim, Abdul Giaz
SAMARINDA- Kebakaran yang sempat melanda Big Mall Samarinda menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi lI DPRD Kaltim, Abdul Giaz, meminta manajemen pusat perbelanjaan tersebut segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap sistem pengamanan dan penanggulangan kebakaran.

Giaz menekankan pentingnya memastikan sistem sprinkler dan alat proteksi lainnya berfungsi optimal. la menyayangkan sistem pemadam otomatis yang diduga tidak aktif saat insiden terjadi. "Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan. Terutama sistem sprinkler, harus dipastikan bisa bekerja ketika darurat. Jangan sampai hal seperti ini terulang" ujarnya.

Politisi muda itu juga menyoroti pentingnya peran Big Mall tidak hanya sebagai pusat belanja, tapi juga sebagai titik vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi warga Samarinda. Menurutnya, keberadaan mall ini sudah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat, sehingga percepatan pemulihan pascakebakaran sangat penting.  "Banyak warga, terutama ibu-ibu yang bingung cari tempat hiburan. Big Mall sudah jadi ikon. Kalau tutup terlalu lama, dampaknya bukan cuma secara ekonomij tapi juga sosial,” kata Giaz.

la menambahkan bahwa meskipun kota ini memiliki alternatif seperti Samarinda Central Plaza (SCP), posisi Big Mall sebagai pusat perbelanjaan terbesar membuatnya memiliki nilai strategis tersendiri. "Mall lain memang ada, tapi tidak sebesar dan sekomprehensif Big Mall. Ini menyangkut ribuan karyawan juga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas di sana," lanjutnya.

Sebagai langkah preventif, Giaz menyebut Komisi ll akan memanggil seluruh manajemen pusat perbelanjaan di Samarinda dalam waktu dekat. Tujuannya untuk memastikan setiap mall memiliki sistem mitigasi bencana yang memadai. "Kami akan lakukan langkah konkret, yakni memanggil pihak manajemen seluruh mall di Samarinda. Jangan sampai kita kecolonganlagi," tegasnya.

Giaz berharap Big Mall bisa segera menyelesaikan perbaikan teknis dan kembali beroperasi dengan jaminan keamanan yang lebih baik. "Pemulihan penting, tapi lebih penting lagi memastikan hal ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. (adv/hms7).
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)