Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2024 Lakukan Uji Petik Ke Samboja

Kamis, 17 April 2025 31
UJI PETIK : Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2024 melakukan kunjungan kerja lapangan uji petik di Samboja, Kamis (17/4).
KUTAI KARTANEGARA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim melakukan kunjungan kerja lapangan dalam rangka uji petik di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (17/4).

Lokasi pertama yang dituju adalah Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sapi yang berada di Kelurahan Wonotirto.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ Agus Suwandy didampingi anggota pansus diantaranya Fuad Fakhruddin, Abdul Giaz, Damayanti, Fadly Imawan, Firnadi Ikhsan, Andi Satya Adi Saputra, Hartono Basuki, dan Baharuddin Demmu serta tenaga ahli pansus dan staf pansus.

Saat berada dilokasi kandang penggemukan dan pengolahan pupuk kompos Kelompok Ternak Tirto Sari, rombongan pansus disambut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim Fahmi Himawan dan jajaran kelompok tani.

Dalam sambutannya, Agus Suwandy menilai bahwa model PDKT tersebut merupakan sesuatu hal yang baru. Kemudian juga disampaikan bahwa akan ada wacana pembentukan koperasi Merah Putih dalam rangka ketahanan pangan.

“Tentu di Kalimantan Timur ini sudah ada juga rencana itu, dan undang-undangnya sudah disahkan, dan diharapkan di tahun 2025 ini sudah dilaksanakan,” ujar Agus Suwandy.
Ia berharap PDKT ini bisa berkembang terus, namun disisi lain ada kendala berupa ketersediaan pakan ternak. Dan disyaratkan memiliki kawasan yang khusus untuk peternakan.

“Kita menyaratkan juga kalau di kampung begini untuk beternak sapi, rasanya aneh juga. Memang ada satu kawasan yang mana kawasan itu apakah nanti harus kita bebaskan, memang khusus kawasan untuk peternakan, itu bisa pinjam pakai dengan kelompok tani,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 50 sampai 100 juta untuk 1 hektare masih bisa didapat dan dibangun.

“Bisa 10 hektare, 20 hektare, kemudian kelompok peternak yang ada di kiri dan kanannya tidak masalah pembagiannya,” sebut Agus Suwandy.

Selanjutnya, perjalanan Pansus kemudian mengarah pada jembatan kembar yang juga disebut dengan Jembatan Kuala Samboja.

Kali ini rombongan Pansus LKPJ diterima langsung oleh I Nyoman Suardika selaku Staf Bina Marga Dinas PUPR Kaltim.

Agus Suwandy mengatakan bahwa tinjauan pansus pada Jembatan Kuala Samboja adalah untuk melihat pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2024, tender dan pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur.

“Yang mana, pembangunan Jembatan Kuala Samboja memiliki nilai kontrak senilai Rp 36 miliar,” sebutnya.

Untuk diketahui, Jembatan Kuala Samboja adalah salah satu jembatan yang berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jembatan Kuala Samboja yang merupakan jembatan rangka baja dengan tipe kelas C dan lebar jalan 4,5 meter ini berfungsi sebagai penghubung antara Balikpapan dan Handill II di Kecamatan Samboja Melanjutkan obyek uji petik kunjungan kerja lapangan Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2024 pada lokasi yang ketiga. Tujuan kemudian di arahkan ke SMK Negeri 1 Samboja yang diterima langsung oleh Kabid SMK Disdikbud Kaltim Surasa dan Kepala SMK Negeri 1 Samboja Syafril.

Sasaran obyek uji petik Pansus LKPJ adalah pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,9 miliar.

Pansus LKPJ menilai, masih ada kekurangan dalam pengerjaan bagian-bagian dari bangunan yang di khususkan untuk ruang praktik jurusan tata boga tersebut.

Selain itu, Pansus LKPJ mendesak kepada pihak kontraktor agar membenahi beberapa bagian dari bangunan tersebut, seperti perlu ada penambahan tangga pada lantai teras bangunan dan juga agar dibuatkan jalan karena saat ini akses menuju ruangan praktik masih tanah.

“Beberapa bagian seperti dinding dan kusen jendela ini juga perlu dirapikan,” ujar Agus Suwandy kepada pihak kontraktor. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Dorong Era Transformasi Pendidikan, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Bedah Perda dan Draf Ranperda Pendidikan Kaltim
Berita Utama 5 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN– Panitia Khusus (Pansus) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat internal di Hotel Grand Jatra Balikpapan, pada Selasa (5/8/25). Rapat ini difokuskan guna membedah perbandingan antara Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2016 dengan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang baru. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, memimpin rapat bersama Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus,diantaranya Makmur HAPK, Andi Satya Adi Saputra, Muhammad Samsun, Abdul Giaz, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Muhammad Darlis Pattalongi, Damayanti, Sulasih, dan Syahariah Mas’ud. Sarkowi menyoroti bahwa Perda No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah banyak yang tidak relevan lagi. Menurutnya, aturan lama tersebut belum mencakup isu-isu krusial seperti digitalisasi, pendidikan inklusi, dan perubahan regulasi nasional. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya perombakan besar dalam ranperda yang sedang digodok. “Perda ini sudah tidak up-to-date. Harmonisasi yang akan kita lakukan akan banyak merombak ranperda yang ada agar lebih adaptif,” ujar Sarkowi. Sarkowi mengimbau tim Pansus untuk terus mengikuti perkembangan isu-isu strategis di dunia pendidikan dan memastikan penulisan dalam ranperda tidak ada kesalahan.  Ia menegaskan, peran perda ini sangat penting sebagai strategi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Emas 2045, terutama dalam menyambut peran strategis Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, ia juga menekankan filosofi di balik Ranperda ini ialah meletakkan dasar pembentukan manusia unggul dan berkarakter, baik dalam konteks pembangunan daerah maupun nasional. “Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kita harus solid dan memiliki satu pemahaman. Perda ini sangat dibutuhkan untuk merespons kondisi sosial masyarakat Kaltim yang beragam dan membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual,”pungkasnya.  Hasil pembahasan internal ini akan menjadi materi utama saat Pansus menggelar rapat perdananya dengan mitra kerja, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. (Hms11)