Nidya Ajak Generasi Muda Melek dan Pahami Politik Secara Luas

Rabu, 21 Februari 2024 233
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono
SAMARINDA. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mengajak generasi muda untuk melek ilmu politik. Menurutnya, pemahaman serta kesadaran politik yang mendalam dan kuat menjadi sangat penting di era demokrasi modern sekarang ini.

Sebab, politik memiliki pengaruh besar dalam penentuan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Maka, pengetahuan politik tidak boleh diabaikan. Lalu, Nidya melanjutkan, melek politik sejak dini memungkinkan individu untuk memahami perannya dalam sistem politik. Kemudian, mengidentifikasi kepentingan pribadi dan sosial serta berkontribusi pada proses pembuatan keputusan. 

Untuk itu, menurut Nidya, penting bagi masyarakat terutama generasi muda agar memahami secara mendalam arti politik sesungguhnya. “Anak muda, generasi-generasi muda itu harus paham politik. Harus melek politik supaya mengerti bahwa politik ini bagian dari kita sehari-hari,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap ilmu politik dapat dilakukan dengan menyosialisasikan lewat media sosial. Saat ini, generasi muda cenderung menghabiskan waktunya berselancar di dunia maya. Maka, media sosial harus dimanfaatkan sebaik mungkin menggaet perhatian mereka.

Selain itu, kehadiran media-media online dan komunitas juga membantu sosialisasi. Tempat berkumpul seperti cafe, dan mal, dirasa cukup efektif. “Bagaimana cara kita mengajak mereka melalui media. Kita sosialisasi melalui musik, event, kumpul bersama anak muda di cafe, mal, bisa,” sebutnya.

Nidya mengharapkan agar seluruh pihak berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait pemahaman politik. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.