Minta Pendidikan Jadi Perhatian Pembangunan Kaltim

Sabtu, 14 Desember 2024 1132
TEKS FOTO : Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi
SAMARINDA. Darlis Pattalongi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk periode 2024-2029, menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai
fokus utama selama masa jabatannya. Menurutnya, investasi dalam pendidikan adalah langkah paling efektif dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Darlis berbagi pandangannya tentang pentingnya pendidikan dalam menciptakan fondasi bagi kemajuan masyarakat.

“Saya ingin memfokuskan waktu saya untuk berbicara lebih jauh tentang pendidikan. Saya meyakini bahwa investasi yang sebenar-benarnya adalah di bidang pendidikan. Ketika masalah pendidikan terselesaikan, banyak persoalan lain juga akan ikut terselesaikan,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa individu yang berpendidikan memiliki potensi yang lebih besar untukmengelola kehidupannya dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja.

“Kalau orangnya berpendidikan, dia bisa mengurus dirinya sendiri, dan cenderung menciptakan lapangan kerja. Namun, jika pendidikan rendah, beban negara akan semakin berat,” ungkapnya.

Darlis juga menyoroti perbandingan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, yang meskipun terbatas dalam sumber daya alam, berhasil mencapai kemajuan berkat investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Jepang contohnya, setelah kehancuran akibat bom Hiroshima dan Nagasaki, mereka bangkit luar biasa berkat SDM mereka yang unggul,” tambahnya.

Sebagai wakil rakyat, Darlis berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan dalam DPRD Kaltim. Ia menekankan bahwa meskipun sektor lain juga penting, pendidikan harus menjadi prioritas sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. “Kemajuan Kaltim ke depan sangat ditentukan oleh SDM yang kita bina hari ini, bukan SDA-nya,” pungkasnya. (adv/hm7)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.