SAMARINDA. Guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah mendorong pemerintah membuat terobosan baru dalam membuat kebijakan.
Berbagai cara bisa dilakukan dalam meningkatkan pelayan publik, salah satunya dengan melakukan studi komparasi dengan daerah yang lebih maju.
“Tak perlu malu mencontoh pelayanan kesehatan ditempat atau daerah lain, selama tidak menyalahi aturan berbagai upaya perbaikan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat. Jika bisa membuat terobosan baru tersendiri malah lebih baik lagi,” kata Syarifatul, sapaan akrabnya.
Salah satu contoh peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan kepada warga lanjut usia, anak-anak dan ibu hamil. Penerapan tersebut menurut Syarifatul, bisa dilaksanakan dengan menyediakan layanan khusus bagi tiga kategori tersebut.
“Layanan semacam ini bisa diterapkan melalui Posyandu, Integrasi Layanan Primer (ILP), Edukasi kesehatan, Pelayanan Santun Lanjut Usia, Poliklinik Geriatri Terpadu, hingga sarana dan prasarana ramah lanjut usia,” sebut dia.
Ia mengaku berempati dengan lansia, ibu hamil dan anak-anak yang harus mengantre lama bersama pasien umum lain jika dirumah sakit. Belum lagi jika ditambah dengan proses administrasi yang cukup banyak.
“Sehingga penerapan layanan khusus merupakan solusi agar meringankan dan memudahkan lansia, anak-anak dan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” bebernya.
Politikus perempuan ini juga menambahkan, terkait pelayanan khusus, dirinya menyarankan agar mencontoh beberapa pelayanan yang telah melaksanakan lebih dulu. “Dengan begitu dapat dipelajari pula seperti apa standar operasionalnya serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi, sehingga dapat diantisipasi,” jelas Politisi Golkar ini. (adv/hms6)
Melalui Terobosan Baru, Tingkatan Pelayanan Kesehatan di Kaltim
6 Desember 2024
Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin
22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar.
Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy.
Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan.
“Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti.
Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru.
“Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya.
Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai.
“Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti.
Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada.
“Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya.
Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit.
“Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq.
Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi.
“Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya.
Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut.
“Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya.
Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya.
“Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
