Makmur Ikuti Zikir Dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka

Rabu, 4 Agustus 2021 989
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengikuti secara virtual Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar di Istana Negara, Minggu (1/8) malam.
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengikuti secara virtual di rumah jabatan acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka dengan tema “Bersyukur atas Kemerdekaan, Berdoa dan Berikhtiar untuk mewujudkan Indonesia Maju” bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang digelar di Istana Negara, Minggu (1/8) malam.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, kemerdekaan Indonesia merupakan buah perjuangan dari para syuhada dan semangat persatuan dan kebersamaan dari seluruh anak bangsa tanpa mengenal perbedaan suku agama dan juga golongan. Presiden Jokowi juga percaya semangat kebersamaan dan gotong-royong yang diwarisi pendiri bangsa akan selalu melekat dalam jiwa rakyat Indonesia.  “Saat ini negara kita sedang menghadapi ujian sangat berat yaitu pandemi Covid-19. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan merapatkan barisan bahu- membahu melakukan ikhtiar lahir maupun batin. Bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Presiden Joko Widodo.

Makmur mengapresiasi kegiatan zikir dan doa kebangsaan yang sudah digelar sebanyak lima kali sejak tahun 2017 tersebut. Menurutnya, hal seperti ini dapat menjadi penyemangat bangsa yang sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19. “Segala upaya yang dilakukan selama ini memang mendapat respon positif dari masyarakat, tetapi lebih penting lagi harus dilakukan doa bersama sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam rangka pencegahan dan menangkal Covid-19,” ujar Makmur usai diwawancara usai acara.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim agar tetap mentaati anjuran pemerintah pusat maupun daerah tentang protokol kesehatan, sehingga terhindar dan di lindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dari penyebaran Covid-19. “Kasus Covid-19 saat ini semakin meningkat di negara kita, untuk itu saya mengajak para tokoh agama daerah ini,  agar juga melakukan doa bersama, sehingga masyarakat diselamatkan dan di jauhkan dari virus ini,” harap Makmur. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)