Makmur Dorong Vaksinasi Hingga Kepedesaan

Senin, 13 September 2021 98
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri Serbuan Vaksinasi TNI Angkatan Udara (AU) dan Bakti Sosial Berau Coal Sinar Mas untuk Indonesia di Bandara Kalimarau Berau, Sabtu (11/09/2021).
TANJUNG REDEB - Mengapresiasi kegiatan Serbuan Vaksinasi TNI Angkatan Udara (AU) dan Bakti Sosial Berau Coal Sinar Mas untuk Indonesia di Bandara Kalimarau Berau, Sabtu (11/09). Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK juga mendorong agar setelah ini gerakan vaksinasi bisa dilakukan hingga ke pedesaan.

“Pedesaan hingga kini banyak belum tersentuh dan terjangkau, Kita minta dari pihak swasta seperti PT Berau Coal sebagai icon perusahaan di Kabupaten Berau untuk membantu penyelenggaraan bantuan vaksinasi,” ungkap Makmur, Sabtu (11/09).

Politisi Partai Golkar ini mengaku khawatir jika pelaksanaan vaksinasi tidak segera menjangkau pedesaan. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, hal ini perlu menjadi perhatian untuk diantisipasi. Menurutnya persiapan untuk melaksanakan vaksin dipedesaan seperti Desa Long Sului mengingat daerah ini cukup sulit dijangkau maka perlu dipersiapkan sebaik mungkin dengan melibatkan pihak-pihak yang dimungkinkan untuk turut mensukseskan vaksinasi. “Tolong daerah pedesaan agar bisa diserbu, saya ada kekhawatiran jika tidak segera diserbu akan membawa dampak tersendiri,” kata Makmur.

Lebih lanjut, Pria kelahiran Batu-batu ini juga mengapresaiasi banyaknya sumbangsih yang diberikan PT Berau Coal selama beroprasi didaerah Kabupaten Berau. Sehingga menjadi harapan tersendiri bagi Makmur agar perusahaan tersebut bisa segera menyelenggarakan bantuan vaksinasi. Tanpa bantuan swasta Makmur meyakini cukup sulit dapat terselenggara dengan maksimal dan optimal bagi daerah-daerah terisolir. “Daerah-daerah pedesaan memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ada beberapa persoalan yang perlu dipersiapkan untuk membawa petugas medis kesana dengan jalur tempuh menggunakan ketinting misalnya dengan jumlah muatan yang tidak banyak,” terang Makmur.

Masih terkait Serbuan vaksinasi TNI AU, total jumlah vaksin yang disuntikkan ke masyarakat Berau sebanyak 10.500 dosis dan digelar tak hanya di Berau namun disejumlah daerah di Indonesia. Untuk diketahui kegiatan tersebut selain Ketua DPRD Kaltim, dihadiri Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus dan Pangkoops AU II Marsda TNI Minggit Tribowo beserta jajaran TNI AU, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis, jajaran Forkopimda Kabupaten Berau, serta perwakilan Berau Coal Sinar Mas.

Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus mengaku bangga melihat antusias masyarakat Kabupaten Berau terhadap serbuan vaksinasi yang di gagas TNI AU di Bandara Kalimarau Berau. Termasuk mengapresiasi kegiatan bhakti sosial melalui pembagian sembako kepada masyarakat hasil kerja sama TNI, Polri, Pemda Berau, Yayasan Dharma Eka Bhakti Berau Coal, Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Yayasan Eka Tjipta Foundation Sinar Mas. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks