Makmur Apresiasi Kampanye Germas BBI Kaltim

Jumat, 15 Oktober 2021 70
APRESIASI : Katua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menghadiri Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Kaltim di Plenary Hall, Samarinda, Selasa (12/10/2021).
SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengapresiasi terselenggaranya Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Kaltim. Acara yang bertajuk “Go Borneo-Percaya Desa, karena Desa Bisa” tersebut digelar pada Selasa (12/10/2021).

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini dihadiri langsung oleh Mendes PDTT, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, serta Forkopimda Kaltim. Juga dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se Kaltim melalu virtual.

Disampaikan Makmur, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, sejak BBI diluncurkan oleh Bapak Presiden pada 14 Mei 2020 hingga September 2021, jumlah UMKM onboarding telah bertambah lebih dari 8 juta unit. “Artinya, eskipun berada di tengah Pandemi Covid-19, nyatanya masyarakat Indonesia masih mampu untuk terus produktif dan berkarya bagi Indonesia,” ujarnya.

Dirinya meminta, kepada pelaku UMKM agar dilakukan pembekalan sumber daya manusia dengan literasi digital, yang mengajarkan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan peningkatan kompetensi di samping menggali potensi daerahnya.

“Untuk itu, para pelaku UMKM untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan, seperti dengan memanfaatkan ranah digital. Saya kira, pemerintah daerah mampu mendorong lebih banyak UMKM Kaltim yang masuk ke platform e-commerce dan berkontribusi bagi pencapaian target BBI,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa program Gernas BBI telah membantu dan menginspirasi UMKM untuk tumbuh berkembang mendorong ekonomi desa dan memulihkan ekonomi nasional. “Di bawah koordinasi Pak Menko, Gerakan ini berhasil memajukan dan memperluas cakupan pemasaran, bahkan meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” sebut dia.

Ia juga menceritakan bahwa dalam setahun ini, UMKM yang tergabung memiliki omset hingga ratusan juta dan telah memberi kesempatan kerja bagi ribuan orang sehingga diharapkan mampu secara gradual mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Indonesia. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.