Komisi II DPRD Kaltim Monitoring UPTD SPAPAL Manggar Balikpapan

Kamis, 17 April 2025 157
MONITORING : Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, pada Kamis (17/04).
BALIKPAPAN. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di Balikpapan, pada Kamis (17/04) lalu.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Program UPTD Tahun 2024 dan Program Kerja Tahun 2025. Rombongan diterima langsung oleh Endah Sismiaty selaku Kepala UPTD SPAPAL Manggar didampingi jajarannya.

Dalam kegiatan ini hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra, serta Anggota Komisi II antara lain Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih dan Sigit Wibowo.

Sabaruddin menyatakan, bahwa kunjungan ini didasari oleh program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan serta kesejahteraan para nelayan yang perlu ditingkatkan.

"Komisi II sebagai mitra ingin mendengarkan serta menggali secara rinci apa saja yang menjadi kendala agar dapat terwujudnya kesejahteraan nelayan," jelasnya.

Dalam monitoring, Sabaruddin menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan untuk mendukung peningkatan jumlah produksi. Namun dikarenakan adanya efisiensi anggaran, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Sabaruddin Panrecalle selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim mengatakan, "Komisi II akan meminta pihak terkait untuk ikut mendorong dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi kendala."

"Jika UPTD tersebut tidak menguntungkan bahkan cenderung membebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) , kita bisa saja mencari solusi melalui pihak ketiga untuk membantu di sana," lanjutnya.

Politisi Gerindra itu menuturkan, sekiranya terdapat pelatihan kepada para petani dan nelayan, harus ada penjelasan secara detail mengenai bantuan yang diperlukan.

"Sesuai dengan arahan Presiden tentang efisiensi anggaran, tetapi perlu ada catatan bahwa harus sejalan juga dengan program Pak Presiden mengenai ketahanan pangan, ini yang perlu kita dorong bersama-sama," pungkasnya.(adv/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)