Ketua DPRD Kaltara Temui Ketua DPRD Kaltim

Kamis, 10 April 2025 1305
Ketua DPRD Kaltara ketika berkunjung ke DPRD Kaltim, Kamis (10/4).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie secara langsung berkunjung untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud. Pertemuan yang berlangsung di ruang pimpinan Gedung D lantai 2 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (10/4) tersebut juga turut serta dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel.

Achmad Djufrie mengungkapkan bahwa pertemuannya bersama pimpinan DPRD Kaltim adalah untuk menyampaikan dua hal yaitu berkaitan soal akses jalan dari Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Kaltim ke Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kaltara.

“Di situ ada perusahaan besar namanya KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia), kita membutuhkan banyak suplai. Jadi bisa juga membantu masyarakat kita yang ada di Tanjung Batu wilayah Kaltim untuk menjual produknya di KIPI, seperti ikan,hasil laut maupun hasil tanam tumbuh yang ada di Tanjung Batu dan sekitarnya,” ungkapnya.

Hal lainnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan reses bagi anggota dewan, yang mana mendapat kesulitan akibat dari jarak yang berjauhan dan terpisah-pisah. Sementara, Hasanuddin Mas’ud menyambut baik atas kunjungan Ketua DPRD Kaltara ke Karang Paci (DPRD Kaltim -red). Ia juga memberikan dukungan dan masukan terkait hal-hal yang sudah disampaikan.

“Kita nanti akan kunjungan dan survei jalan selain nanti lihat perusahaan, komisi gabungan yang kesana,” ujar Hasan. Senada hal itu, Ekti Imanuel menyarankan agar melakukan pertemuan di satu titik, antara pihak Kaltara dan Kaltim.

“Kaltim dan Kaltara, harus bernego untuk bertemu di satu titik dalam kaitannya untuk survei,” sebut Ekti. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks