Jahidin Hadiri Rakor Lintas Sektoral

Senin, 13 Desember 2021 91
APRESIASI : Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin S saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Mahakam Tahun 2021 di Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (09/12/2021).
SAMARINDA. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin S menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Mahakam Tahun 2021 di Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, belum lama ini.

Usai menghadiri acara tersebut,  Jahidin menyampaikan apresiasi kepada parat keamanan yang dalam hal ini dimotori oleh Polda Kaltim bersama Pangdam VI/Mlw yang sedini mungkin telah mempersiapkan antisipasi-antisipasi terkait dengan kesiapan menjelang tahun baru dan natal.

“Tentu seperti pada tahun-tahun sebelumnya, aktivitas masyarakat dalam menyambut tahun baru tentu banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Harapannya, acara ini (rakor) mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk lebih waspada dan tidak terlalu berlebihan dalam menyambut tahun baru dan natal, apalagi situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi covid 19,” terang dia.

Labih lanjut disampaikan Jahidin, berdasarkan laporan Kapolda Kaltim, Kaltim masuk urutan kelima terbaik secara nasional dalam menangani dan menanggulangi covid 19. “Ini tentu usaha pemerintah bekerjasama dengan aparat kemanan harus kita apresiasi, masyarakat juga tentu berterimakasih. Masyarakat disemua lini berperan untuk menekan covid, dengan harapan masa-masa ini segera berlalu,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak mengatakan, Rakor Lintas Sektoral yang digelar kali ini guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, serta Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam terutama dengan tingginya curah hujan di Kaltim dan antisipasi adanya kelangkaan-kelangkaan BBM, Bahan Pokok, Pasokan Listrik. “Kita hadir hari ini untuk menyampaikan kesiapan masing-masing, kemudian menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi bersama” ujarnya

Guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan protokol Kesehatan dengan baik, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker “Dan untuk yang belum melaksanakan vaksin, segera datang ke gerai-gerai vaksinasi baik yang dibuat oleh Pemda, Polri maupun TNI” jelas Kapolda Kaltim. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.