HUT ke- 77 Kemerdekaan RI, Sudah Banyak Capaian Pembangunan Infrastruktur

Selasa, 16 Agustus 2022 273
Pelaksanaan Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, Selasa (16/8)
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan di usia kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia telah banyak capaian pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia khususnya dalam bentuk infrastruktur publik.

Tidak hanya itu, capaian dalam bentuk program-program nyata dibidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan pertanian dalam arti luas, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik juga terus menunjukkan perbaikan.

“Kita berharap di Tahun 2022, khususnya Kaltim sejumlah program yang belum terealisasi dapat segera dituntaskan karena ini menjadi pertanggungjawaban bersama DPRD dan Pemprov Kaltim kepada masyarakat,” kata Makmur saat memimpin Rapat Paripurna ke-77 DPRD Kaltim dengan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Kolonel Inf Dendi Suryadi, Wakil DPRD Kaltim M Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Ia menambahkan adapun tema yang diusung untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun ini yakni “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. tema tersebut mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pancasila dan bhinneka tunggal ika mempersatukan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada, dasar-dasar negara yang menuntun kita untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa indonesia maju.

“Kurang lebih dua tahun ini indonesia menghadapi tantangan dan ujian sejarah yang begitu berat yaitu dampak pandemi covid-19 yang melanda hingga saat ini, namun ditengah keterpurukan tersebut, diharapkan semua elemen bangsa bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan yang lebih baik, kinerja dari pemerintah dan gerakan dari masyarakat harus tetap bersinergi untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor dan siap bangkit menghadapi tantangan global, dan kita harus bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 yang mana indonesia memiliki pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan tersebut,”jelasnya.

Politisi Golkar itu menjelaskan pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa indonesia yang berbhineka tunggal ika, dengan berpegang teguh pada pancasila, kita yakin akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” tambahnya.(adv/hms4/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)