Hasanuddin Masud : Jadi Pemimpin Minimal Punya Empat Syarat

Senin, 21 Agustus 2023 5313
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat menjadi narasumber pendidikan politik Partai Golkar.
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud menyampaikan ada minimal empat syarat yang perlu dimiliki pemimpin yang ideal.

Pertama, prestasi atau kemampuan diri dalam membawa organisasi menjadi bergerak maju dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, dedikasi atau pengabdian.

Ketiga, loyalitas tanpa batas dan tidak terpengaruh terhadap godaan dan tantangan yang dapat menghambat kerja pribadi maupun kerja tim. Keempat, tidak tercela. "Bagaimanapun kita berprestasi,
dedikasi, dan loyalitas semua itu tidak akan berarti apabila terjerat kasus hukum.

Sebab itu, jadikan hukum sebagai panglima tertinggi," jelas Hasanuddin saat menjadi narasumber Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Grand Tiga Mustika, Jumat (18/8).

Ia menambahkan pemimpin tidak ditentukan dari layar belakang pendidikan maupun struktural atau posisi akan tetapi lahir dari proses panjang dalam berorganisasi.

"Proses yang mendewasakan kita. Jadikan tokoh-tokoh yang dikagumi sebagai contoh dan tauladan agar memacu kita bekerja lebih baik" jelasnya.

"Kepemimpinan itu bukan karena diri kita sendiri tetapi kerjasama tim. Semangat membangun semangat kerja tim ini yang perlu dimiliki seorang pemimpin" tambahnya.

Lebih lanjut ia mencontohkan seperti dirinya yang bisa sampai seperti sekarang bukanlah dari hasil instan. Melainkan lahir dari proses panjang pengalaman hidup yang membentuk kepribadian yang lebih baik. Terlahir dari keluarga sederhana tidak menjadikan halangan untuk meraih kesuksesan, melalui restu dan ketaatan kepada orangtua, belajar dan terus belajar akan menghantarkan kita dalam menggapain cita-cita.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.