Hari Kesaktian Pancasila, Ekti Imanuel Tegaskan Pentingnya Semangat Persatuan dan Keteguhan Ideologi Bangsa

Rabu, 1 Oktober 2025 89
Ekti Imanuel menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kaltim

Samarinda — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (1/10/2025). Upacara berlangsung khidmat dan tertib, dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud selaku inspektur upacara. 

 

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ini turut diikuti oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Prov. Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, pimpinan OPD, serta unsur TNI/Polri, ASN, Satpol PP, BPBD, Dinas Perhubungan, petugas Pemadam Kebakaran, mahasiswa hingga pelajar.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ekti Imanuel dipercaya membacakan Ikrar di hadapan seluruh peserta upacara. Seusai pelaksanaan, ia menegaskan bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebangsaan.  "Tuntaskan persoalan yang tidak penting, terutama gangguan yang merongrong ideologi Pancasila itu sendiri,” tegas Ekti.

 

Politisi Partai Gerindra itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Pancasila adalah sumber kekuatan yang mampu mempersatukan rakyat demi menjaga keutuhan NKRI. “Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki tekad untuk mempertahankan kedaulatan NKRI,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Ekti menilai bahwa Kesaktian Pancasila merupakan refleksi dari kepribadian dan budaya luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang cinta tanah air, memiliki kebanggaan nasional, semangat persatuan dalam pembangunan, serta harga diri sebagai bangsa. “Kesaktian Pancasila dan pengorbanan para Pahlawan Revolusi harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih patriotik dalam melanjutkan perjuangan mereka yang rela mengorbankan darah dan nyawa,” pungkasnya. (adv/hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks