Gedung Lab ITK Diresmikan, DPRD Kaltim Tekankan SDM Unggul

Sabtu, 21 Juni 2025 71
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baba dan Darlis Pattalongi, menghadiri peresmian Gedung Laboratorium Terpadu 2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan pada Sabtu (21/6/2025).
BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baba dan Darlis Pattalongi, menghadiri peresmian Gedung Laboratorium Terpadu 2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan pada Sabtu (21/6/2025). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Dr. Fauzan. Baba yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kaltim menyampaikan bahwa kehadiran Wamendikti Saintek ke Kalimantan Timur merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk dukungan konkret pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

"Mereka berperan dalam menyusun kebijakan, melakukan koordinasi, dan memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait pengembangan pendidikan yang berkualitas, khususnya di Kaltim," ujarnya.

Baba juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ia menyebut literasi sebagai faktor penentu kemajuan suatu wilayah.

"Kami mengapresiasi pembangunan Laboratorium Terpadu 2 di ITK Balikpapan. Semoga kualitas pendidikan kita terus meningkat,"katanya.

Menurutnya, dengan adanya laboratorium ini, ITK semakin mampu menjawab tantangan zaman dan mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

"Ini merupakan langkah maju bagi kualitas pendidikan di Kaltim. Literasi pendidikan sangat penting. Kita lihat daerah seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung maju karena literasi. Negara seperti Singapura pun mampu menciptakan teknologi pengelolaan air, manajemen limbah, dan lainnya karena masyarakatnya belajar. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula adab dan budaya seseorang," tegas Baba.

Ia menambahkan, melalui Komisi IV, DPRD Kaltim akan terus mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan, khususnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Darlis Pattalongi menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas. Ia mengajak masyarakat, khususnya orang tua, agar tetap berkomitmen menyekolahkan anak-anaknya minimal hingga jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Generasi yang akan mewujudkan Indonesia Emas adalah generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama, khususnya para orang tua, berupaya agar anak-anak bisa bersekolah. Kalau tidak mampu sampai kuliah, sekolahkan mereka sampai SMK agar mereka mendapat bekal ilmu dan peluang kerja," ucapnya.

Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wamendikti Saintek dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke seluruh fasilitas laboratorium yang akan digunakan sebagai pusat riset dan pemeriksaan ilmiah di lingkungan ITK Balikpapan.(hms10)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.