Firnadi Ikhsan Buka Event Pelandok Mixed Trail 2025

Minggu, 15 Juni 2025 115
Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan ketika membuka Event Pelandok Mixed Trail 2025 di Loa Raya, Minggu (15/6/2025)
KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Firnadi Ikhsan, secara resmi membuka kegiatan Pelandok Mixed Trail 2025 yang digelar di Desa Loa Raya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (15/06/2025). Event lari trail ini diikuti oleh 245 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dengan dua kategori yakni umum dan pelajar, menempuh jarak 6 kilometer melewati lintasan alam khas pedesaan.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kaltim Junaidi, Sekretaris Dispora Kukar Syafliansah, serta Kepala Desa Loa Raya Martin. Firnadi menjelaskan, bahwa event ini sebelumnya dikenal dengan nama Kukar Trail Run Series, yang telah berlangsung pada tahun 2022 dan 2023, namun sempat vakum pada tahun 2024.

“Event ini sudah hadir sejak tahun 2022 hingga 2023 dengan nama Kukar Trail Run Series, namun absen pada tahun 2024 dan dilanjutkan kembali tahun 2025 ini,” ungkap Firnadi.

Lebih lanjut, Firnadi menyampaikan harapannya agar kegiatan ini semakin memperkenalkan olahraga lari trail kepada masyarakat, khususnya generasi muda. “Harapannya tentu masyarakat semakin mengenal kegiatan lari trail ini. Banyak anak muda kita ikut sekalian menikmati alam yang ada di tempat kita, sambil menggalakkan pariwisata,” tambahnya.

Event ini juga menjadi bagian dari upaya penjaringan atlet potensial untuk menghadapi Kejurda dan seleksi nasional menuju PON, khususnya di cabang olahraga lari trail. Menariknya, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan dari APBD, karena belum ada alokasi anggaran khusus dari Pemprov Kaltim.

“Event ini dilaksanakan tanpa APBD. Kita coba mandiri, karena APBD Kaltim belum bisa support kegiatan ini. Tetapi diharapkan nanti, dengan hadirnya perwakilan Dispora Kaltim, kegiatan ini bisa disupport dari anggaran baik kabupaten maupun provinsi, jadi bisa lebih besar lagi,” jelas Firnadi.

Ia juga menekankan bahwa kedatangan peserta dari berbagai daerah membuka peluang untuk mendorong sektor pariwisata lokal. “Karena peserta datang dari berbagai daerah, banyak yang menginap di Tenggarong. Diharapkan ini memberikan efek positif untuk pariwisata kita,” tutupnya. (hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks