DPRD Kaltim Tinjau Kota Bontang Pada Pelaksanaan Pilkada 2024

Rabu, 27 November 2024 99
MONITORING PILKADA BONTANG : Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi Tinjau Kota Bontang Untuk Pemantauan Pada Pilkada 2024.
BONTANG - Mewakili Ketua DPRD Kaltim Darlis Pattalongi melaksanakan peninjauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bontang, Rabu (27/11/2024) pagi.

Darlis Pattalongi bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kapolda Kaltim Nanang Avianto, Pangdam VI Mulawarman Tri Budi Utomo, Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan Wali Kota Bontang Basri Rase.

Pemantauan Pelaksanaan Pilkada di awali dari Kota Samarinda dan di lanjutkan ke Kabupaten Kutai Timur lalu ke Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Setibanya dari Kabupaten Kutim, Pj Gubernur Kaltim beserta rombongan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 dan 05 Berbas Tengah Kota Bontang.

Peninjauan berlangsung dengan melihat sembari mempertanyakan kondisi pelaksanaan berlangsungnya Pilkada terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"keamanan yang ada selama berlangsungnya Pilkada 2024 di Kota Bontang terjaga dengan keadaan baik sehingga proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada kendala apapun," ujar Akmal Malik

Usai melakukan pengecekan, rombongan kemudian bertolak kembali ke Bandar Udara LNG Badak Kota Bontang untuk melanjutkan pemantauan selanjutnya yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan menggunakan Helikopter. (hms12)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Dukung Penuh Pendirian Prodi Kedokteran Hewan Unmul
Berita Utama 4 Agustus 2025
0
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Universitas Mulawarman membuka Program Studi Kedokteran Hewan jenjang Sarjana dan Profesi. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama civitas akademika Unmul di Gedung DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV, M. Darlis Pattalongi, didampingi anggota komisi Fadly Imawan, Syahariah Mas’ud, dan Damayanti. Hadir pula tenaga ahli dan staf komisi. Dalam forum tersebut, Unmul memaparkan kesiapan akademik dan teknis untuk membuka prodi baru, termasuk pemenuhan seluruh persyaratan dari Kemendiktisaintek. “Tenaga kedokteran hewan kita sangat kurang. Banyak UPTD dan Puskeswan tidak memiliki dokter hewan tetap. Unmul sudah penuhi semua syarat, tinggal menunggu surat rekomendasi dari DPRD,” ujar Darlis. Anggota Komisi IV lainnya, Fadly Imawan, menilai pendirian Prodi Kedokteran Hewan akan menjawab kebutuhan strategis di sektor kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan pelestarian satwa. “Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi soal kesehatan masyarakat veteriner dan konservasi,” tegasnya. Sementara Damayanti menekankan pentingnya perencanaan berbasis kajian ilmiah dan kesiapan fasilitas pendukung. “Pengembangan prodi ini harus disertai laboratorium, rumah sakit pendidikan, dan kerja sama dengan institusi profesi,” ujarnya. Senada, Syahariah Mas’ud menyoroti dampak ekologis dari keberadaan tenaga veteriner yang memadai. “Dengan tenaga profesional yang cukup, pelestarian satwa endemik Kalimantan bisa lebih terjaga,” katanya. Komisi IV secara resmi meminta pimpinan DPRD Kaltim agar menerbitkan surat rekomendasi sesuai permohonan Rektor Unmul tertanggal 20 Juli 2025. Mereka juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan dukungan proporsional, baik dari sisi anggaran, lahan, maupun kebijakan pendidikan tinggi. Unmul menargetkan Prodi Kedokteran Hewan dapat mulai menerima mahasiswa pada tahun ajaran 2026 dengan kuota awal 50 orang. Pendirian prodi ini juga menjadi bagian dari strategi Unmul menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan kampus kelas dunia berbasis riset hutan hujan tropis.(hms/ggy)