DPRD Kaltim Tegaskan Peran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Selasa, 17 Juni 2025 8
TURUT HADIR : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis ketika hadir dalam rapat Forkom Terpadu P4GN dan PN di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025).
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, turut hadir dalam rapat Forum Komunikasi (Forkom) Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN).

Acara yang berlangsung di ruang rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025), dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyoroti meningkatnya ancaman peredaran narkoba di wilayah Kaltim, yang memiliki akses darat, laut, dan udara yang cukup luas. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam mengendalikan arus masuk dan distribusi barang terlarang.

Dalam keterangannya, Ananda Emira Moeis menekankan bahwa pengawasan terhadap jalur darat, laut, dan udara harus diperkuat guna mengendalikan peredaran narkotika yang semakin kompleks. “Wilayah Kaltim sangat luas, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita harus bersatu dalam menangani peredaran narkoba," ujar Nanda.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat agar upaya ini berjalan efektif. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi adalah kunci agar pengawasan di semua jalur bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba, DPRD Kaltim akan terus mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan program pencegahan serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu bentuk dukungan konkret adalah mendorong penguatan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas oleh BNN. “Program ini sangat positif dan perlu terus dikembangkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk optimalisasi anggaran melalui APBD,” kata Nanda.

Ia juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat guna dalam memastikan efektivitas program pencegahan narkoba, termasuk mendukung rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengapresiasi komitmen DPRD Kaltim dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait P4GN. “Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman
nyata bagi masa depan bangsa. Sinergi dan komitmen bersama adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Dirinya menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi peredaran narkoba yang semakin marak. Pemprov Kaltim kata Gubernur Rudy, akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan langkah-langkah yang diambil memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Forum komunikasi ini diharapkannya menjadi ajang strategis bagi berbagai instansi untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan narkoba di Kaltim. Rapat ini turut dihadiri pejabat tinggi dari berbagai sektor, termasuk Dirnarkoba Polda Kaltim,Plt Aspidum Kejati Kaltim, Kabinda Kaltim, Danlanal Balikpapan, Danlanud Dhomber Balikpapan, serta perwakilan instansi vertikal, organisasi masyarakat, dan pegiat anti-narkoba. Dengan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kaltim semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Dorong Aksi Nyata dalam Penanganan Stunting, Damayanti Tekankan Peran Aktif Masyarakat dan Orang Tua
Berita Utama 17 Juni 2025
0
SAMARINDA - Masalah stunting masih menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur, dengan angka prevalensi yang perlu ditekan lebih jauh. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa upaya penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui intervensi gizi, tetapi juga dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan layanan kesehatan dasar. Dirinya menyebut bahwa peran aktif masyarakat, terutama orang tua, sangat krusial dalam mencegah stunting. Ia juga menyoroti pentingnya membawa anak ke posyandu secara rutin guna memastikan pemantauan pertumbuhan dan mendapatkan intervensi dini jika ditemukan indikasi stunting. “Kami terus mendorong agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin di posyandu. Ini bukan hanya soal pemberian makanan tambahan, tetapi juga pemantauan kesehatan anak secara berkala agar tumbuh kembangnya optimal,” ujar Damayanti. Lebih jauh, Damayanti memastikan, dukungan kebijakan dari DPRD Kaltim akan terus diperkuat, termasuk dalam pengalokasian anggaran untuk program kesehatan ibu dan anak. Meski angka stunting di Kaltim menunjukkan tren penurunan, Politisi PKB ini menegaskan bahwa tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan akses layanan kesehatan yang merata. "Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kaltim mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan kuat. DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penanganan stunting," tutupnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan Kaltim dapat mencapai target penurunan stunting hingga 14 persen di 2025, sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. (adv/hms6)