DPRD Kaltim Menerima Audiensi Forkom BUMD Kaltim

Kamis, 22 Januari 2026 19
AUDIENSI : Pimpinan DPRD Kaltim ketika menerima audiensi dari Forkom BUMD Kaltim, Kamis (22/1).
SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menerima audiensi sekaligus silaturahmi dari Forum Komunikasi (Forkom) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (22/1).

Audiensi yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana tersebut juga  membahas terkait potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor jasa maritim.

Dibawah kepemimpinan Nindya Listiyono selaku Ketua Forkom BUMD Kaltim menyebutkan bahwa BUMD Kaltim telah membuat suatu forum yang memiliki struktur dari jajaran direksi BUMD di seluruh Kaltim.
Selanjutnya, Forkom BUMD Kaltim meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim serta DPRD Kaltim dalam rangka melihat potensi-potensi PAD saat ini.

Forkom BUMD Kaltim mengharapkan masukan dan arahan terhadap perusda-perusdanya agar bisa dibukakan suatu jalur komunikasi agar perusda bisa bersinergi dengan pihak swasta maupun BUMN.
Dalam hal ini, DPRD Kaltim siap mendukung terhadap apa saja yang menjadi perhatian dan tujuan dari Forkom BUMD Kaltim. Dilihat dari efisiensi anggaran yang terjadi saat ini, maka DPRD Kaltim mendorong agar provinsi Kaltim mencari PAD yang sebesarnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Dan tentunya DPRD mendukung, kalau ada PAD yang bisa bertambah dari kegiatan BUMD, kami sepakat untuk bisa memberikan yang lebih besar lagi, asalkan yang diberikan jauh kemanfaatannya yang lebih besar lagi,” ujar Ananda. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Turun ke Samboja, Soroti Dampak Tambang Batubar
Berita Utama 2 Februari 2026
0
KUKAR. Keluhan warga yang selama ini terpendam akhirnya mendapat perhatian serius. Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tambang batubara PT Singlurus Pratama di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (2/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait persoalan ganti rugi lahan serta dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai belum sepenuhnya diselesaikan. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, bersama pimpinan dan anggota Komisi III lainnya. Agenda tersebut merupakan bagian dari tugas khusus kedewanan yang berlangsung selama 2 hingga 4 Februari 2026, dengan fokus utama pada pengawasan aktivitas pertambangan dan perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah tambang. Abdulloh menjelaskan bahwa kunjungan ke Samboja didasari laporan warga Anggosari yang mengaku lahannya terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Sejumlah lahan warga disebut dilalui bahkan terkepung area tambang, sementara proses ganti rugi belum tuntas hingga saat ini. Kondisi tersebut memicu keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat. “Kunjungan hari ini berdasarkan laporan masyarakat Samboja, khususnya warga Anggosari. Ada beberapa warga yang tanahnya dilalui dan dikepung tambang Singlurus, namun haknya belum diselesaikan sampai sekarang,” ujarnya. Dalam peninjauan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim mempertemukan kedua belah pihak, yakni perwakilan masyarakat dan manajemen PT Singlurus Pratama. Abdulloh menegaskan bahwa baik kuasa hukum masyarakat maupun kuasa hukum perusahaan telah hadir dan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang ada. DPRD, kata dia, akan terus memantau proses tersebut hingga ada kepastian ganti rugi bagi warga terdampak. “Saya bersyukur hari ini kedua belah pihak hadir. Proses sudah berjalan, tinggal kita kawal bersama sampai ada titik temu dan masyarakat mendapatkan haknya,” tegasnya. Terkait dampak aktivitas tambang, Abdulloh mengakui bahwa kegiatan pertambangan selalu memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, keberadaan tambang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, longsor, dan gangguan terhadap pemukiman warga menjadi persoalan serius. “Kalau perusahaan tidak menjalankan aturan dengan benar, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Inilah yang harus kita benahi,” katanya. Ia juga menyoroti persoalan jarak aman tambang dengan pemukiman warga. Berdasarkan ketentuan, aktivitas pertambangan seharusnya memiliki jarak minimal 500 meter dari pemukiman. Namun dari temuan lapangan, jarak tersebut diduga tidak terpenuhi, sehingga memicu dampak lingkungan seperti longsor dan pencemaran. “Faktanya, belum sampai 500 meter sudah ada dampak ke masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian serius perusahaan,” ungkap Abdulloh. Ke depan, Komisi III DPRD Kaltim akan memprioritaskan penyelesaian ganti rugi lahan warga secara bertahap. Selain itu, perusahaan juga diminta segera memperbaiki dampak fisik yang ditimbulkan, seperti kerusakan tanah dan potensi longsor, agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman. “Kita fokuskan dulu penyelesaian ganti rugi satu per satu. Yang terdampak harus diganti, yang longsor diperbaiki. Setelah itu baru kita bicara tahapan berikutnya,” pungkasnya. Melalui peninjauan lapangan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap tercipta keadilan bagi masyarakat terdampak sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. (hms7)
Indeks