DPRD Kaltim Menerima Audiensi Forkom BUMD Kaltim

Kamis, 22 Januari 2026 47
AUDIENSI : Pimpinan DPRD Kaltim ketika menerima audiensi dari Forkom BUMD Kaltim, Kamis (22/1).
SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menerima audiensi sekaligus silaturahmi dari Forum Komunikasi (Forkom) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (22/1).

Audiensi yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana tersebut juga  membahas terkait potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor jasa maritim.

Dibawah kepemimpinan Nindya Listiyono selaku Ketua Forkom BUMD Kaltim menyebutkan bahwa BUMD Kaltim telah membuat suatu forum yang memiliki struktur dari jajaran direksi BUMD di seluruh Kaltim.
Selanjutnya, Forkom BUMD Kaltim meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim serta DPRD Kaltim dalam rangka melihat potensi-potensi PAD saat ini.

Forkom BUMD Kaltim mengharapkan masukan dan arahan terhadap perusda-perusdanya agar bisa dibukakan suatu jalur komunikasi agar perusda bisa bersinergi dengan pihak swasta maupun BUMN.
Dalam hal ini, DPRD Kaltim siap mendukung terhadap apa saja yang menjadi perhatian dan tujuan dari Forkom BUMD Kaltim. Dilihat dari efisiensi anggaran yang terjadi saat ini, maka DPRD Kaltim mendorong agar provinsi Kaltim mencari PAD yang sebesarnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Dan tentunya DPRD mendukung, kalau ada PAD yang bisa bertambah dari kegiatan BUMD, kami sepakat untuk bisa memberikan yang lebih besar lagi, asalkan yang diberikan jauh kemanfaatannya yang lebih besar lagi,” ujar Ananda. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.