DPRD Kaltim Ajak Pemprov Manfaatkan Tren Wisata Petualangan untuk Daya Tarik Wisatawan

Rabu, 4 Desember 2024 605
Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras
SAMARINDA. Potensi pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim) yang besar seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Namun, menurut anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, masih banyak tantangan yang menghambat sektor ini untuk berkembang secara optimal. Dalam pandangannya, penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menyusun rencana strategis yang dapat mengubah potensi besar tersebut menjadi sektor unggulan.

Agus Aras menilai bahwa meski banyak destinasi wisata alam yang indah dan kaya akan budaya, kurangnya pengelolaan yang profesional membuat pariwisata Kaltim belum mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. “Destinasi wisata di Kaltim memiliki daya tarik luar biasa, namun pengelolaan yang belum maksimal membuatnya belum menjadi sektor unggulan,” ujar Aras

Ia pun menambahkan bahwa setiap destinasi harus dapat mengidentifikasi keunggulannya masing-masing, baik itu keindahan alam yang menakjubkan atau kekayaan budaya yang unik. “Penting untuk menonjolkan keunggulan masing-masing destinasi, apakah itu alam atau budaya, agar bisa menjadi fondasi yang kuat untuk strategi pengembangan lebih lanjut,” tuturnya.

Selain itu, Aras mengingatkan pentingnya pemahaman tren pariwisata terkini, seperti wisata petualangan, yang kini sedang naik daun. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan paket-paket wisata yang berfokus pada petualangan, seperti jalur pendakian, ekowisata, atau wisata alam lainnya yang bisa menarik minat wisatawan, terutama generasi muda. “Kita harus bisa menawarkan wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga memberikan pengalaman seru, seperti petualangan yang bisa memacu adrenalin,” katanya.

Agus Aras juga menekankan pentingnya melakukan survei pasar secara mendalam untuk memahami preferensi wisatawan, baik itu wisatawan muda maupun keluarga. Pemahaman yang jelas tentang target pasar ini akan membantu pemerintah dalam merancang strategi promosi yang lebih efektif, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Kaltim.

Aras pun mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem pariwisata yang kompetitif. “Untuk mewujudkan pariwisata Kaltim yang berkembang pesat, kita perlu bekerja sama dan menciptakan ekosistem yang kuat. Hanya dengan itu kita bisa menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)