DPRD Kaltim Ajak Pemprov Manfaatkan Tren Wisata Petualangan untuk Daya Tarik Wisatawan

Rabu, 4 Desember 2024 556
Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras
SAMARINDA. Potensi pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim) yang besar seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Namun, menurut anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, masih banyak tantangan yang menghambat sektor ini untuk berkembang secara optimal. Dalam pandangannya, penting bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menyusun rencana strategis yang dapat mengubah potensi besar tersebut menjadi sektor unggulan.

Agus Aras menilai bahwa meski banyak destinasi wisata alam yang indah dan kaya akan budaya, kurangnya pengelolaan yang profesional membuat pariwisata Kaltim belum mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. “Destinasi wisata di Kaltim memiliki daya tarik luar biasa, namun pengelolaan yang belum maksimal membuatnya belum menjadi sektor unggulan,” ujar Aras

Ia pun menambahkan bahwa setiap destinasi harus dapat mengidentifikasi keunggulannya masing-masing, baik itu keindahan alam yang menakjubkan atau kekayaan budaya yang unik. “Penting untuk menonjolkan keunggulan masing-masing destinasi, apakah itu alam atau budaya, agar bisa menjadi fondasi yang kuat untuk strategi pengembangan lebih lanjut,” tuturnya.

Selain itu, Aras mengingatkan pentingnya pemahaman tren pariwisata terkini, seperti wisata petualangan, yang kini sedang naik daun. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan paket-paket wisata yang berfokus pada petualangan, seperti jalur pendakian, ekowisata, atau wisata alam lainnya yang bisa menarik minat wisatawan, terutama generasi muda. “Kita harus bisa menawarkan wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga memberikan pengalaman seru, seperti petualangan yang bisa memacu adrenalin,” katanya.

Agus Aras juga menekankan pentingnya melakukan survei pasar secara mendalam untuk memahami preferensi wisatawan, baik itu wisatawan muda maupun keluarga. Pemahaman yang jelas tentang target pasar ini akan membantu pemerintah dalam merancang strategi promosi yang lebih efektif, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Kaltim.

Aras pun mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem pariwisata yang kompetitif. “Untuk mewujudkan pariwisata Kaltim yang berkembang pesat, kita perlu bekerja sama dan menciptakan ekosistem yang kuat. Hanya dengan itu kita bisa menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Kasus Beras Oplosan Marak, DPRD Kaltim Minta Pengawasan Diperketat Hingga ke Hulu
Berita Utama 1 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Meningkatnya peredaran beras oplosan di pasaran mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo. Ia menyebut praktik kecurangan ini sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang merugikan masyarakat luas serta merusak kepercayaan terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Ini bukan sekadar soal penipuan dagang, tapi sudah masuk kategori kejahatan ekonomi yang memukul rakyat kecil. Mengoplos beras dan menjualnya sebagai produk premium adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Sigit. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir menjadi pintu masuk bagi pelaku nakal untuk memanipulasi kualitas beras yang beredar di pasaran. Sigit bahkan menyamakan modus ini dengan praktik pengoplosan bahan bakar yang juga terjadi akibat minimnya pengawasan lapangan. “Kalau pengawasan hanya dijalankan secara seremonial, pelanggaran seperti ini akan terus berulang. Dan yang menjadi korban tetap masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok,” tegasnya. Pernyataan Sigit muncul menyusul temuan Kementerian Pertanian yang mencatat ada 212 merek beras tidak layak edar, sebagaimana diungkap Satgas Pangan. Data tersebut telah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia memaparkan, salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah pemalsuan kemasan. Beras kualitas rendah dikemas ulang menggunakan karung berlabel premium, bahkan ada yang berat bersihnya tidak sesuai dengan keterangan di kemasan. “Kadang secara kasat mata terlihat meyakinkan, kemasannya bagus. Tapi ketika dibuka, kualitas isinya jauh dari yang dijanjikan,” ucap Sigit. Dirinya mendesak pemerintah agar tidak hanya bertindak reaktif setelah kasus ini menjadi sorotan publik. Ia meminta adanya inspeksi rutin yang menyasar seluruh jalur distribusi, mulai dari petani, penggilingan, pengemasan, hingga pasar-pasar tradisional dan modern. “Jangan tunggu heboh dulu baru sibuk bergerak. Kita butuh pengawasan yang sistematis dan sanksi tegas agar ada efek jera bagi pelaku,” katanya lagi. Ia juga mengingatkan bahwa dampak dari beras oplosan tidak hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, Sigit mendorong agar masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. “Pemerintah harus hadir sebagai pelindung konsumen. Kalau masyarakat menemukan kejanggalan, aduannya harus cepat ditindaklanjuti. Jangan biarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi mafia pangan ini,” tutupnya. (hms8)