Diusia ke-11, Mahulu Terus Kejar Pembangunan

Sabtu, 14 Desember 2024 1257
Upacara Peringatan Hari Jadi ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu.
MAHAKAM ULU. Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus hadiri upacara peringatan Hari Jadi Ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu di, Sabtu (14/12/2024). 

Upacara di pimpin Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawah, dan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari TNI/Polri, seluruh OPD Kabupaten Mahulu, siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. 

Hadir pada kesempatan tersebut Mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim Christianus Benny, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Wakil Ketua Sementara DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, dan Forkopimda Mahulu. 

Upacara diawali pembacaan sejarah pembentukan  Kabupaten Mahakam Ulu tersebut, mengusung tema "Mahakam Ulu Maju, Hebat, Masyarakat Hebat".

Abdul Rahman Agus mengatakan menginjak usia 11 Tahun, Mahakam Ulu sudah menunjukkan pembenahan di berbagai bidang terutama infrastruktur. 

"Sebagai kabupaten termuda di Kaltim, Mahulu terus berjuang mengejar pembangunan baik SDM maupun infrastruktur. Tantangan, seperti banyaknya jalan yang perlu dibangun, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya harus menjadi fokus pembangunan Mahulu kedepannya,"katanya.

Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Abdul Rahman Agus mengaku pihaknya akan berupaya maksimal dalam membantu dan memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan, kampung, dan wilayah tertinggal. 

"Kami akan perjuangkan agar provinsi memberikan perhatian maksimal. Selamat Hari Jadi ke -11 Mahakam Ulu, semoga semakin maju dan berkembang," tuturnya. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks