Dewan Dorong Optimalkan Pertanian Kaltim

Selasa, 17 Agustus 2021 122
Komisi II DPRD Kaltim melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD BBI Tanaman Pangan dan Holtikultural, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, baru-baru ini.
KUTAI KARTANEGARA - Melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD BBI Tanaman Pangan dan Holtikultural, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Anggota Komisi II DPRD Kaltim tersebut Sutomo Jabir yang bertugas dikomisi tersebut menilai bahwa pertanian di Kaltim belum dikelola secara maksimal dan masih jauh dari yang kita harapkan. “Karena kebutuhan pangan utama seperti padi, beras, jagung, cabai, sayur sayuran dan hasil pertanian lainnya, belum dapat kita penuhi secara utuh. Selain itu, Kebutuhan pangan kita masih banyak disuplai dari daerah lain seperti dari Pulau Jawa dan Sulawesi,” kata Sutomo terkait kunjungan Komisi II ke UPTD BBI, Kamis (12/8).

Hal Ini menurutnya  tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua termasuk dirinya sebagai anggota DPRD, selain itu Dinas Pertanian Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat, potensi lahan di Kaltim cukup menjanjikan bagi pengembangan sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan Kaltim. “Saya kira, di antara upaya yang bisa segera dilakukan Pemprov Kaltim, yakni melakukan pemetaan terhadap potensi pertanian di seluruh wilayah kaltim, untuk mengetahui potensi dan kemampuan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan,” urai politisi muda ini

Selain itu diperlukan juga koordinasi dan sinergi pelaksanaan program antara provinsi dan kabupaten/kota berbasis data yang akurat, termasuk data potensi lahan yang dimiliki Kaltim, “Termasuk data petani aktif, data bantuan pemerintah, dan data hasil produksi per tahun. Yang tidak kalah pentingnya, yakni mencari solusi kelangkaan pupuk dan memastikan pupuk subsidi dinikmati petani yang betul betul tidak mampu, kelangkaan pupuk subsidi harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat,” urainya.

Ia juga merasa Ironis padahal pabrik pupuk ada di wilayah sekitar kita, seperti PT Pupuk Kaltim,  tapi kelangkaan pupuk masih sering terjadi. Sehingga ia berharap secara khusus untuk UPT Batuah, bagaimana agar bisa menjadi miniatur pertanian di Kaltim. “Artinya, semua jenis tanaman yang potensi di Kaltim dibudidayakan di sana, supaya pertanian di wilayah Kaltim bisa tercermin di UPTD Agrowisata Batuah,” sebutnya.

Kegiatan di Lamin Agrowisata Batuah tersebut juga menjadi momen Komisi II DPRD Kaltim melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat untuk membahas program Dinas Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kaltim.

Disampaikan Siti Farisyah,  Kepala Dinas Pertanian, bahwa dinas akan melakukan inovasi dalam memajukan pertanian Kaltim. Termasuk menjadikan UPTD Batuah sebagai sentra pertanian berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Seperti penyediaan bibit unggul, pola bertani yang baik, dan bagaimana membuat pupuk secara organik untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Yusuf Mustafa Hadiri Acara Kunker Komisi II DPR RI Di Kaltim
Berita Utama 17 Juni 2026
0
BALIKPAPAN – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik dalam rangka pengawasan terkait implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Istimewa serta permasalahan yang dihadapi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung implementasi Undang – Undang Daerah Khusus dan Daerah Istimewa pada Masa Sidang V Tahun 2025 – 2026. Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim turut serta memberikan masukan dan pernyataan kepada forum diskusi yang digelar di Auditorium Lantai III, Kantor Wali Kota Balikpapan, Rabu (17/6/2026). Ia menekankan agar mitra kerja dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengawal percepatan status IKN yang hingga sekarang masih bersifat ibu kota sementara. “Karena bagaimanapun, Komisi II yang merupakan mitra otorita agar bagaimana bisa mensuport ini serta pembangunan dan sdm ini,” kata Yusuf Mustafa. Selain itu, ia juga menyinggung terkait dengan permasalahan tanah-tanah masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan bandara, menurutnya belum mendapat ganti rugi. “Apakah terjadi persengketaan ataukah tidak,” sebut politisi Partai Golkar ini. Lain pihak, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda selaku yang memimpin pertemuan mengatakan bahwa kunker ini merupakan agenda strategis nasional dan bagi Komisi II DPR RI bukan sekedar strategis tapi OIKN juga merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. “Kami memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN, implementatif berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan,” bebernya. Tampak hadir, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono beserta jajaran, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umu Pati, sejumlah kepala dinas pemprov Kaltim, dan para Anggota Komisi II DPR RI. (hms8)