Banmus DPRD Kaltim Susun Agenda Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026

Jumat, 27 Februari 2026 14
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat, Jumat (27/02)
SAMARINDA — Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat untuk membahas dan menetapkan agenda kegiatan dewan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Jumat (27/02).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, serta dihadiri anggota Banmus, di antaranya Akhmed Reza Fachlevi, Muhammad Samsun, Subandi, Salehuddin, Sulasih, Damayanti, Fadly Imawan, Didik Agung Eko Wahono, dan Sigit Wibowo. Turut hadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, didampingi Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Akhmad Sofian, Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Andi Abdul Razaq, serta para pejabat struktural, fungsional, dan tenaga ahli.

Membuka rapat, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya penyusunan agenda kegiatan secara terencana dan terukur sebagai dasar pelaksanaan tugas kedewanan. Ia menyampaikan bahwa rapat Banmus menjadi forum strategis untuk memastikan seluruh kegiatan DPRD tersusun secara sistematis dan selaras dengan kebutuhan kelembagaan.

“Kita perlu memastikan agenda kegiatan yang disusun benar-benar terencana, terukur, dan dapat dilaksanakan secara optimal. Melalui Banmus ini, kita menyelaraskan seluruh rencana kerja agar berjalan efektif,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Banmus membahas rancangan jadwal kegiatan DPRD yang sebelumnya telah disusun. Secara umum, jadwal tersebut dinilai telah sesuai dan komprehensif.

Melalui musyawarah, anggota Banmus memberikan berbagai masukan dan penyesuaian guna memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan, termasuk penyesuaian jadwal kegiatan panitia khusus (pansus), komisi, serta kegiatan kedewanan lainnya.

Rapat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar alat kelengkapan dewan, khususnya antara pansus, komisi, dan badan, agar seluruh agenda dapat berjalan efektif dan tidak saling berbenturan.

Ekti menegaskan bahwa jadwal kegiatan yang telah disepakati melalui rapat Banmus dan ditetapkan dalam rapat paripurna wajib menjadi pedoman bersama seluruh anggota DPRD.

Mengakhiri rapat, ia mengingatkan seluruh anggota DPRD agar berkomitmen menjalankan agenda yang telah ditetapkan secara konsisten dan terkoordinasi.

“Jadwal yang telah disepakati ini harus menjadi pedoman bersama. Diperlukan komitmen dan kedisiplinan seluruh anggota agar setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Politisi Gerindra itu juga berharap seluruh agenda yang telah dirumuskan mampu mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi kedewanan. (hms)

“Kita berharap seluruh agenda ini dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.  
Indeks