Bagus Susetyo Dukung Peningkatan SDM Ekraf

Senin, 21 November 2022 132
Anggota DPRD Kaltim Ir Bagus Susetyo menghadiri Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Pada Sub Sektor Film, Animasi dan Video yang dinisiasi Dinas Pariwisata Kaltim pada tanggal 18 - 21 November 2022 di Hotel Arya Duta Makassar
SAMARINDA. Dihadiri Anggota DPRD Kaltim Ir Bagus Susetyo, Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Pada Sub Sektor Film, Animasi dan Video yang dinisiasi Dinas Pariwisata Kaltim pada tanggal 18 - 21 November 2022 di Hotel Arya Duta Makassar. Kegiatan yang dihadiri sebanyak 20 peserta dari perwakilan kabupaten/kota di Kaltim ini mendapat apresiasi dan dukungan dari Bagus, menurutnya peningkatan SDM dari workshop yang digelar salah satunya mampu mendongkrak potensi pariwisata Kaltim.

Tak hanya Bagus Susetyo, kegiatan tersebut juga dihadiri Bapak Drs Ahmad Herwansyah selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Bapak HM Irvan Rivai Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Wildan Nomeru dari Praktisi Komunitas Film Makassar.

“Kalimantan Timur bukan hanya penghasil pertambangan dan minyak tetapi ada penghasil lain yaitu berasal dari sektor pariwisata dengan adanya harapan kami peserta bisa menyerap ilmu dengan maksimal agar ilmu yang di dapat bisa di bagikan kepada teman - teman yang ada di Kalimantan Timur, semoga dengan adanya kegiatan workshop seperti ini akan terlahir sineas baru untuk Kalimantan Timur ujar Bagus Susetyo yang juga Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini Lebih lanjut, Ahmad Herwansyah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menerangkan, bahwa dalam sebuah film hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pengembangan dari film itu sendiri.

“Kedua bagaimana pra produksi itu dilakukan dalam film tersebut, yang ketiga masuk tahapan pengolahan film, keempat adalah pasca produksi pada film, yang kelima distribusi film. Pengembangan itu sangat penting karena ide kreatif dari cerita film tersebut dapat menarik minat bagi para penikmat film, walaupun tentang cerita fiksi dan milenial tetapi kearifan lokal kita bangsa indonesia yang berbudaya besar destinasi dan budaya Kalimantan Timur yang besar menggali ide dan kreatifitas yang di tuangkan pada karya film, animasi dan video,” kata Ahmad.

Selain itu, Faktor selain ide dan kreatifitas paling tidak peserta workshop ini dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin agar dapat bisa diterapkan dan berbagi kepada komunitas film yang ada di Kalimantan Timur. Harapan kami para pelaku ekonomi kreatif sub sektor film, animasi dan video dapat melahirkan sineas baru dan berbakat agar film, animasi dan video di Kalimantan Timur semakin maju dan berdaya saing dan terakhir bahwa kita bisa mendistribusikan film itu harus tepat sasaran. (adv/hms5
)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.