Laporkan Hasil Kerja, Begini Rekomendasi Pansus Investigasi Pertambangan

Rabu, 10 Mei 2023 427
SAH : Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan M Udin saat membacakan laporan akhir masa kerja pansus pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Senin (8/5).
SAMARINDA. Panitia Khusus (Pansus) pembahas tentang Investigasi Pertambangan telah selesai merampungkan tugasnya. Melalui Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Senin (8/5) pansus menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan M Udin menyampaikan tujuan dari dibentuknya pansus yakni memastikan pengelolaan pertambangan di Kaltim dijalankan sesuai dengan regulasi yang telah diatur, memastikan penanganan 21 IUP palsu dilakukan secara transparan dan terbuka dengan mengedepankan peraturan yang berlaku, dan mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan tambang batubara terhadap realisasi CSR/PPM dan jaminan reklamasi.

Dalam menjalankan kerjanya, Pansus Investigasi Pertambangan menggunakan beberapa metodologi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipatif. Beberapa metodologi yang digunakan dan diterapakan seperti pengumpulan data sekunder dan primer berupa pengumpulan data dari beberapa sumber seperti instansi pemerintah Dinas ESDM, Dinas PMPTSP dan Inspektorat, perusahaan tambang, media massa dan masyarakat sipil.

Setelah itu, dilakukan pengolahan data sekunder dan primer yakni data dan informasi yang terkumpul diolah dan dikomparasikan untuk dilakukan validasi dan verifikasi yang berguna menunjang kerja-kerja pansus. “Rapat dengar pendapat dilakukan dengan berbagai pihak baik dari perusahaan tambang batubara maupun instansi pemerintahan. Peninjauan lapangan yang dilakukan ke beberapa lokasi perusahaan tambang batubara khususnya meninjau proses reklamasi yang telah dilaksanakan,” jelas M Udin saat membacakan laporan akhir Pansus Investigasi Pertambangan pada rapat paripurna yang dimpinpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Sigit Wibowo, serta Sekwan Norhayati.

Ia menjelaskan adapun hasil rekomendasi pansus antara lain berdasarkan hasil investigasi pansus pertambangan dengan dibantu oleh beberapa OPD dan laporan masyarakat, telah ditemukan perusahaan tambang yang masuk didalam 21 IUP palsu sudah beroperasi di Jalan Gunung Tengkorak Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Perusahaan yang diindikasikan masih beroperasi adalah PT. Tata Kirana Mega Jaya. Perusahaan tersebut menggunakan jalur umum/jalan masyarakat untuk kegiatan pengangkutan batubara (Hauling) ke lokasi yang berada didaerah IKN.

Terkait rekomendasi pelaksanaan jaminan reklamasi lanjut dia Meminta kepada DPMPTSP, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup  untuk membuka secara transparan terkait 56 pencairan dana jaminan tambang yang tidak didukung dokumen telah melaksanakan kegiatan reklamasi dan telah dinilai keberhasilannya oleh inspektur tambang berdasarkan LHP BPK tahun 2021.

“Meminta kepada DPRD Kalimantan Timur untuk membentuk Panitia Khusus membahas secara spesifik terkait Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang, khususnya terhadap temuan BPK RI terkait 56 pencairan dana jaminan tambang yang tidak didukung dokumen telah melaksanakan kegiatan reklamasi dan telah dinilai keberhasilannya oleh inspektur tambang,”imbuhnya.

Sedangkan, rekomendasi pencairan dana PPM/CSR pansus meminta kepada Dinas ESDM untuk berkordinasi dengan Kementerian ESDM berkaitan dengan realisasi PPM perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur agar pencairan PPM sesuai dengan RKAB perusahaan tahun berjalan.

“Rekomendasi tambahan, meminta kepada pemerintah provinsi untuk berkordinasi dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kaltim untuk mengatur secara tegas terkait crossing jalan umum yang dilintasi oleh perusahaan tambang batubara yang telah mendapat izin dari pemerintah. Namun melakukan kerjasama dengan perusahaan tambang lain untuk menggunakan crossing jalan umum tersebut secara bersamaan (digunakan oleh dua atau lebih perusahaan tambang),”tuturnya.(adv/hms4/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Dalami Kepatuhan Regulasi Kredit Bankaltimtara Ke Pemkab Kukar Rp 820 Miliar
Berita Utama 13 April 2026
0
SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT BPD Kaltim Kaltara dan sejumlah perangkat daerah, Senin (13/4/2026), di Gedung E Kantor DPRD Kaltim. Rapat ini membahas klarifikasi kepatuhan regulasi atas penyaluran kredit daerah senilai Rp820 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.  RDP dibuka oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana dan Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi serta jajaran Direktur, Dewan Komisaris dan Pimpinan Devisi Bankaltimtara. Turut hadir sejumlah OPD diantaranya,  BPKAD Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim dan Kepala Inspektur Prov. Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Ia menyoroti besarnya nilai pinjaman serta potensi risiko yang dapat timbul apabila tidak dikelola secara hati-hati. “Pinjaman sebesar Rp820 miliar ini harus dipastikan memiliki dasar hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan yang jelas. Jika terjadi gagal bayar melewati tahun anggaran, maka statusnya berubah dan wajib mendapat persetujuan DPRD serta menjadi beban keuangan daerah yang sah,” tegas Hasanuddin.  Ia juga mengingatkan bahwa potensi gagal bayar dapat berdampak serius terhadap kondisi fiskal daerah, bahkan berisiko menimbulkan persoalan administratif hingga opini terhadap pengelolaan keuangan daerah.  Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan komitmen DPRD dalam melindungi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. “Kami DPRD menegaskan komitmen untuk mengamankan setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kondisi fiskal daerah saat ini tidak dalam situasi normal, sehingga setiap keputusan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” ujarnya.  Ananda juga menyoroti pentingnya transparansi dan mekanisme persetujuan yang melibatkan DPRD secara kelembagaan. Ia mempertanyakan mengapa proses pinjaman tidak melalui persetujuan bersama dalam rapat paripurna, serta sejauh mana pengawasan dewan komisaris terhadap kebijakan tersebut.  Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, turut menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari penyaluran kredit tersebut. “Risiko dari pinjaman ini cukup tinggi, sehingga harus ada skema mitigasi yang jelas dan terukur. BPD harus bertanggung jawab penuh mulai dari perencanaan, pengawasan hingga penyelesaian kewajiban, agar tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah maupun masyarakat,” tegas Yenni.  Dalam rapat tersebut, DPRD juga menekankan perlunya mitigasi risiko yang jelas, termasuk skema pengembalian pinjaman, penguatan pengawasan, serta kepastian bahwa pinjaman diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.  Sebagai hasil rapat, DPRD Kaltim meminta PT Bankaltimtara untuk menyampaikan dokumen lengkap terkait dasar hukum, mekanisme persetujuan, mitigasi risiko, serta penggunaan kredit dalam waktu tiga hari. Selain itu, DPRD menegaskan bahwa pengawasan terhadap pinjaman ini akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada dampak negatif terhadap keuangan daerah maupun masyarakat.  RDP ditutup dengan penegasan bahwa setiap penyaluran kredit daerah harus dilaksanakan secara prudent, transparan, dan akuntabel, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (hms12)
Indeks