SAMARINDA. Politikus Perempuan Fitri Maisyaroh mendorong Gubernur Kalimantan Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur bagi Perda tentang Ketahanan Keluarga yang baru-baru ini telah disahkan oleh DPRD Kaltim. Anggota yang pernah tergabung dalam Pansus Pembahas Raperda Ketahanan Keluarga ini menyebut bahwa dengan telah disusun dan disahkan, maka payung hukum yang sudah kita siapkan perlu terus didorong untuk segera terbit Pergubnya. “Tinggal kita mendorong eksekutif dalam hal ini Gubernur untuk segera dieksekusi menjadi Pergub. Jika tidak dipergubkan akan sulit implementasi dilapangan, kita siap untuk bantu memberikan masukan seperti apa juknisnya agar terjadi percepatan,” urainya.
Ia juga berharap Pergub untuk menyempurnakan keberadaan Perda Ketahanan Keluarga bisa lebih cepat daripada perda lain. “Mumpung ini masih baru dan hangat, meski ini ranah eksekutif namun memberikan masukan boleh. Karena perda ini inisiatif dari DPRD Kaltim kita akan bantu seperti apa dilapangan. Kita juga sudah memiliki banyak data dari provinsi-provinsi lain yang telah memiliki perda dan pergubnya. Bisa kita adopsi dengan memperhatikan kearifan lokal di Kalimantan Timur,” sebutnya.
Terkait data di lapangan mengenai masalah keluarga, Fitri mencontohkan salah satunya ia dapatkan saat dirinya menemui warga ketika melaksanakan reses baru-baru ini. Ia bertemu dengan sejumlah komunitas ibu-ibu dan keluarga. Banyak aspirasi yang ia terima, selain itu sejumlah masalah kekerasan hingga kasus perceraian juga menjadi sorotan tersendiri bagi Fitri.
“Memang reses baru-baru ini saya lebih banyak mendatangi komunitas ibu-ibu dan juga keluarga, ini kebetulan berkaitan dengan DPRD Kaltim yang barun ini rampung membahas Raperda Ketahanan Keluarga, jadi aspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu banyak berkaitan dengan itu,”ungkap Fitri.
Lebih lanjut ia juga meninggung dengan sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti perceraian dengan angka perceraian di Kalimantan cukup tinggi dan tertinggi itu di Kota Balikpapan. “Jadi harapannya supaya warga mendapat pembinaan berkaitan untuk problem keluarga. Termasuk kekerasan pada anak Balikpapan termasuk juga tinggi,” kata Fitri.
Sehingga kekerasan tersebut juga diharapkan mendapat pembinaan bagi anak-anak remaja khususnya yang menghadapi masalah kekerasan cukup memang memprihatinkan. “Dari tahun ke tahun belum ada penurunan yang signifikan, ini perlu menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (adv/hms5)
Ia juga berharap Pergub untuk menyempurnakan keberadaan Perda Ketahanan Keluarga bisa lebih cepat daripada perda lain. “Mumpung ini masih baru dan hangat, meski ini ranah eksekutif namun memberikan masukan boleh. Karena perda ini inisiatif dari DPRD Kaltim kita akan bantu seperti apa dilapangan. Kita juga sudah memiliki banyak data dari provinsi-provinsi lain yang telah memiliki perda dan pergubnya. Bisa kita adopsi dengan memperhatikan kearifan lokal di Kalimantan Timur,” sebutnya.
Terkait data di lapangan mengenai masalah keluarga, Fitri mencontohkan salah satunya ia dapatkan saat dirinya menemui warga ketika melaksanakan reses baru-baru ini. Ia bertemu dengan sejumlah komunitas ibu-ibu dan keluarga. Banyak aspirasi yang ia terima, selain itu sejumlah masalah kekerasan hingga kasus perceraian juga menjadi sorotan tersendiri bagi Fitri.
“Memang reses baru-baru ini saya lebih banyak mendatangi komunitas ibu-ibu dan juga keluarga, ini kebetulan berkaitan dengan DPRD Kaltim yang barun ini rampung membahas Raperda Ketahanan Keluarga, jadi aspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu banyak berkaitan dengan itu,”ungkap Fitri.
Lebih lanjut ia juga meninggung dengan sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti perceraian dengan angka perceraian di Kalimantan cukup tinggi dan tertinggi itu di Kota Balikpapan. “Jadi harapannya supaya warga mendapat pembinaan berkaitan untuk problem keluarga. Termasuk kekerasan pada anak Balikpapan termasuk juga tinggi,” kata Fitri.
Sehingga kekerasan tersebut juga diharapkan mendapat pembinaan bagi anak-anak remaja khususnya yang menghadapi masalah kekerasan cukup memang memprihatinkan. “Dari tahun ke tahun belum ada penurunan yang signifikan, ini perlu menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (adv/hms5)
-thumb.jpg)
