Wakil Ketua III DPRD Kaltim Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026

Senin, 2 Februari 2026 43
Wakil Ketua III DPRD Kaltim,Yenni Eviliana Saat Rakornas 2026 di Sentul Bogor, Senin, (2/2/26)

BOGOR - Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).

Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Kegiatan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional, sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana menyampaikan bahwa kehadiran unsur legislatif daerah dalam forum nasional ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal di daerah, termasuk di Kalimantan Timur.

“Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentu mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan, sekaligus mengawal agar kebijakan yang dihasilkan tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” ujar Yenni Eviliana.

Ia menambahkan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional, serta mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.

TULIS KOMENTAR ANDA
Tinjau Titik Longsor Jalan Poros Sanga-Sanga – Dondang Komisi III Tegaskan Pembangunan Turap dan Badan Jalan, serta Evaluasi Rekonstruksi Jalan Strategis
Berita Utama 12 Mei 2026
0
Komisi III DPRD Kalimantan Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Anggota Komisi III, Sugiyono, dan Sayid Muziburrachman melaksanakan peninjauan titik longsor jalan poros Sanga-Sanga - Dondang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (12/5/2026). Peninjauan ini turut melibatkan Dinas PUPR/PERA Kaltim sebagai mitra teknis untuk memastikan langkah penanganan segera dilakukan.   Dalam keterangannya, Akhmed Reza Fachlevi menegaskan bahwa tahun ini akan dilakukan pembangunan turap dan perbaikan badan jalan di lokasi longsor. Langkah ini dianggap mendesak karena jalur tersebut merupakan akses vital mobilitas warga dan distribusi logistik sehingga penanganan tidak boleh ditunda.    “Kondisi ini mendesak, karena jika dibiarkan akan mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujarnya.   Peninjauan ini tidak hanya sekadar melihat kondisi fisik jalan, tetapi juga mengungkap potensi ancaman keselamatan yang selama ini dirasakan masyarakat. Titik longsor di poros Sanga-Sanga – Dondang dinilai sebagai bom waktu yang bisa menelan korban jika tidak segera ditangani.     Politikus Gerindra itu, menekankan bahwa pembangunan turap bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi keselamatan publik. "Jalan poros ini adalah nadi transportasi Kukar, menghubungkan kawasan industri, permukiman, dan jalur distribusi logistik. Jika akses ini terganggu, dampaknya akan meluas hingga ke sektor ekonomi daerah," tegasnya.     Komisi III juga melakukan monitoring langsung terhadap pekerjaan rekonstruksi jalan Dondang – Samboja segmen 3 dan 4. Dari hasil pemantauan, proyek tersebut telah rampung pada akhir 2025 sesuai target.    Akhmed Reza Fachlevi menilai penyelesaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur strategis, namun tetap perlu evaluasi kualitas agar hasilnya berkelanjutan.   “Kami ingin memastikan bahwa jalan yang sudah selesai benar-benar sesuai standar teknis, tidak sekadar rampung di atas kertas. Infrastruktur harus tahan lama dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Akhmed Reza Fachlevi saat ditemui di lokasi peninjauan. (hms)